Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2024

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh pejabat imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penempatan perwakilan keimigrasian dan pelaksanaan fungsi keimigrasian pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri maupun tempat lain di luar negeri, serta untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan luar negeri.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Kedudukan, fungsi, dan tugas Pejabat Imigrasi di Perwakilan dan KDEI. Pejabat Imigrasi di Perwakilan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan, sementara Pejabat Imigrasi di KDEI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KDEI. Fungsi mereka adalah melaksanakan pemberian pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Tugas mereka meliputi penerbitan paspor, visa, pengawasan Keimigrasian, dan dukungan terhadap perlindungan WNI.
2. Masa jabatan dan penarikan Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian Atase Imigrasi, Staf Teknis Imigrasi, Kepala Bidang Imigrasi, Pembantu Atase Imigrasi, Pembantu Staf Teknis Imigrasi, dan Analis Bidang Imigrasi diatur dengan persyaratan umum dan proses seleksi yang ditetapkan.
4. Pembinaan Pejabat Imigrasi di Perwakilan atau KDEI dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
5. Pelaporan pelaksanaan fungsi dan tugas Pejabat Imigrasi di Perwakilan dan KDEI dilakukan secara berkala dan insidental.
6. Pengembangan karier PNS terhadap Pejabat Imigrasi yang diberhentikan dilakukan dengan mutasi atau promosi.