[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a70db1e0-1aef-4104-b345-52b37e3cff90","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jayapura Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-07-20","effective_date","2018-07-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jayapura","place_of_enactment","Sentani","theme","Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2017 (11), TLD (48): 4 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern
ABSTRAK:	\n \n perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pasar tradisional merupakan wadah membangun dan mengembangkan perekonomian bagi\r\nusaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar perekonomian yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan maka dipandang perlu perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern agar pasar tradisional dapat berkembang dan bersaing secara serasi, selaras serta bersinergi ditengahtengah pesatnya pertumbuhan pasar modern di Kabupaten Jayapura sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar\r\nTradisional dan Pasar Modern \n Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2014. \n Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional dan Pasar Modern; Pemberian Izin Usaha Operasional Pasar Tradisional dan Pasar Modern; dan Pasar Modern meliputi pusat perbelanjaan dan toko modern. Penataan dan perlindungan pasar tradisional dan pasar modern dilaksanakan berdasarkan atas asas: kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam kemitraan; ketertiban dan kepastian hukum; keamanan berusaha;kelestarian lingkungan; kejujuran usaha dan persaingan sehat (fairness). Lokasi pendirian pasar tradisional dan pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang daerah,\r\ntermasuk peraturan zonasinya. Pasar tradisional dikelola oleh Perusahaan Daerah sebagai Badan Pengelola. Badan Pengelola harus memperoleh IUP2T dari Bupati dan harus mengelola pasar tradisional secara profesional,\r\ntransparan, akuntabel, dan mandiri. Pendirian dan/atau pengelolaan pasar modern harus mempertimbangkan\r\nkeberadaan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Pendirian dan/atau pengelolaan pasar modern dilarang di daerah permukiman kecuali yang merupakan bagian dari masterplan permukiman. Pendirian pasar modern, selain minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa\r\nkondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan. Pasar modern dikelola oleh pendiri pasar modern. Pendiri pasar modern harus memperoleh IUPP dan IUTM dari Bupati dan harus mengelola pasar modern secara profesional, transparan dan akuntabel. Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki: IUP2T untuk pasar tradisional; IUPP untuk pertokoan, Mall, Plasa dan pusat perdagangan; IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar. \r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018. \n 28 hlm; Penjelasan 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penataan pasar tradisional dan modern yang serasi, selaras, dan bersinergi. Latar belakangnya adalah pertumbuhan pasar modern yang pesat di Kabupaten Jayapura, yang memerlukan pengaturan agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. \n\nKetentuan substansial meliputi pengelompokan pasar (tradisional dan modern), persyaratan pendirian dan pengelolaan pasar (termasuk jarak minimal antar pasar, fasilitas yang harus disediakan, dan studi dampak lingkungan), kemitraan usaha antara pasar modern dan UMKM (termasuk persyaratan perdagangan dan pembayaran), serta jenis dan kewenangan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar. Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan larangan bagi penyelenggara usaha pasar, serta perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional melalui berbagai aspek seperti lokasi usaha, kepastian hukum, persaingan usaha, dan pembinaan.","transitional_provisions","1. Pasar tradisional dan pasar modern yang telah berdiri dan beroperasi, tetapi belum memiliki izin usaha, wajib menyesuaikan izin usahanya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.\n2. Pasar tradisional dan pasar modern yang telah berdiri, beroperasi, dan memiliki izin terkait kegiatan usaha perdagangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya.\n3. Pasar tradisional dan pasar modern yang telah berdiri dan beroperasi wajib memiliki IUPPT, IUPP dan/atau IUTM sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam kemitraan usaha dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.\n2. Pembekuan izin usaha dilakukan apabila telah dilakukan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.\n3. Pencabutan izin usaha dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JAYAPURA
THE PROVINCE OF PAPUA

REGIONAL REGULATION OF JAYAPURA REGENCY
NUMBER 11 OF 2018
ON
ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT OF TRADITIONAL MARKETS
AND MODERN MARKETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JAYAPURA,

\n\n \n \n

Menimbang :

that the Indonesian economy is structured based on the principle of kinship with the main objective of creating welfare for all people;
that traditional markets are a forum for building and developing the economy for small, medium and cooperative enterprises as pillars of the economy which are structured based on the principle of kinship, it is deemed necessary to protect and empower traditional markets and arrange modern markets so that traditional markets can develop and compete harmoniously, in harmony and synergistically amidst the rapid growth of modern markets in Jayapura Regency;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a70db1e0-1aef-4104-b345-52b37e3cff90","actionData","errors"]