[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7066d15-a0d5-40f6-9889-8b53e2ae5eb1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahyang Nomor 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-04-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepahiang","place_of_enactment","Kepahiang","theme","Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketenteraman-ketertiban
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah hukum Kabupaten Kepahiang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai ketentraman dan ketertiban umum;\r\nb. bahwa dengan adanya pengaturan tentang ketentraman dan ketertiban umum maka dapat mengisi kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum sehingga dapat terciptanya dan menjadikan masyarakat Kabupaten Kepahiang yang aman, damai dan tertib;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; dan\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang. \n Dasar Hukum peraturan ini adalah: UUD 1945; UU 39/2003; UU 7/2004; UU 33/2004; UU 38/2004; UU 22/2009; UU 32/2009; UU 12/2011; UU 23/2014; PP 31/1980; PP 6/2010; Permendagri 80/2015; Perda kab Kepahiang 8/2012; dan Perda Kab Kepahiang 1/2015 \n Materi Pokok yang diatur dalam peraturan ini adalah: \r\nTujuan ditetapkannya pengaturan ketentraman dan ketertiban adalah :\r\na. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tecipta suasana tertib, sejuk, meriah, aman, rapi dan nyaman.\r\nb. Sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.\r\nc. Menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua peraturan yang mengatur tentang ketertiban dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Dearah ini. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 21 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kepahiang. Latar belakangnya adalah untuk mengisi kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum agar masyarakat Kabupaten Kepahiang aman, damai, dan tertib.

Ketentuan Substansial:

Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kepahiang, dengan memerintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kewenangan ini meliputi tindakan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan fasilitas umum, serta pemantauan dan monitoring.

Ruang Lingkup Kegiatan yang Diatur:

Tertib jalan dan angkutan jalan: Pengaturan penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, bahu jalan, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan pelarangan terhadap tindakan yang merusak jalan atau membahayakan keselamatan lalu lintas.
Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum: Pelarangan terhadap tindakan yang merusak jalur hijau, taman, dan tempat umum, serta larangan bertempat tinggal di tempat-tempat tersebut.
Tertib sungai, saluran, dan kolam: Pelarangan bertempat tinggal di atas tanggul dan sempadan sungai, serta larangan membuang sampah di sungai, danau, saluran air, dan kolam.
Tertib lingkungan: Pelarangan membuat gaduh dan membuang sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain.
Tertib usaha: Pengaturan terhadap penempatan benda-benda untuk usaha di daerah milik jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum.
Tertib bangunan: Pelarangan mendirikan bangunan di kawasan Hantaran Udara Tegangan Tinggi (HUTT) dan Daerah Milik Jalan tanpa izin.
Tertib pemilik dan penghuni bangunan: Kewajiban menanam pohon, memelihara bangunan dan pekarangan, menyediakan tempat sampah, dan memelihara pagar pekarangan.
Tertib lingkungan dan masyarakat: Pelarangan meminta sumbangan tanpa izin, menjajakan cinta atau berbuat asusila di tempat umum.
Tertib di jalan: Penertiban terhadap tuna susila, anak jalanan, dan orang gila yang berkeliaran di tempat umum.
Tertib kesehatan: Pelarangan menyelenggarakan praktik pengobatan tanpa izin.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Kewajiban memiliki izin untuk usaha tertentu (misalnya, usaha parkir, penjagaan keamanan, praktik pengobatan).
Kewajiban memelihara lingkungan dan fasilitas umum di sekitar bangunan.
Larangan melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua peraturan yang mengatur tentang ketertiban dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Dearah ini.\n2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.","sanctions","1. Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEPAHIANG
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KEPAHIANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
CONCERNING
TRANQUILITY AND PUBLIC ORDER
WITHIN THE KEPAHIANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEPAHIANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to improve tranquility and public order in the legal territory of Kepahiang Regency, further regulation regarding tranquility and public order is needed;
that with the regulation of tranquility and public order, it can fill legal vacuums and create legal certainty so that it can create and make the people of Kepahiang Regency safe, peaceful and orderly;
that to implement the provisions of Article 9 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government Affairs;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Kepahiang Regency concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7066d15-a0d5-40f6-9889-8b53e2ae5eb1","actionData","errors"]