[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a704ecff-3dd2-4c0b-afd6-ed85c47b209c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-08-16","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cilacap","place_of_enactment","Cilacap","theme","Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-perhubungan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD No 6/2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang perhubungan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka mendukung perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Cilacap diperlukan sistem perhubungan yang terpadu, handal, selamat, lancar, tertib, nyaman, berdayaguna dan berhasil guna;\r\n b. bahwa penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Cilacap telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;\r\n c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;\r\n 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;\r\n 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;\r\n 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;\r\n 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;\r\n 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;\r\n 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;\r\n 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;\r\n 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;\r\n 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;\r\n 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;\r\n 15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;\r\n 16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;\r\n 17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;\r\n 18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;\r\n 19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;\r\n 20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan;\r\n 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;\r\n 22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;\r\n 23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;\r\n 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;\r\n 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;\r\n 26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;\r\n 27. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;\r\n 28. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;\r\n 29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;\r\n 30. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;\r\n 31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;\r\n 32. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n - Ketentuan Umum\r\n - Asas dan Tujuan\r\n - Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan\r\n - Penyelenggaraan Perkeretaapian\r\n - Penyelenggaraan Pelayaran\r\n - Penyelenggaraan Penerbangan\r\n - Penyidikan\r\n - Ketentuan Pidana\r\n - Ketentuan Lain-lain\r\n - Ketentuan Peralihan\r\n - Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018. \n 102 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang selamat, tertib, teratur, lancar, dan terpadu guna mendorong perekonomian daerah serta memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:**\n - Pengaturan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten, termasuk rencana induk jaringan untuk antar kota, perkotaan, dan perdesaan.\n - Pengaturan kelas jalan dan batas kecepatan.\n - Persyaratan perlengkapan jalan.\n - Pengaturan terminal penumpang, termasuk fungsi, tipe, lokasi, fasilitas, dan pengoperasian terminal.\n - Pengaturan parkir untuk umum di dalam dan di luar ruang milik jalan.\n - Penyediaan fasilitas pendukung seperti trotoar, lajur sepeda, dan halte.\n - Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta keselamatan kendaraan tidak bermotor.\n - Pengujian berkala kendaraan bermotor dan penilaian teknis.\n - Pengaturan bengkel umum kendaraan bermotor.\n - Pendidikan dan pelatihan mengemudi.\n - Manajemen dan rekayasa lalu lintas, termasuk forum lalu lintas dan angkutan jalan serta analisis dampak lalu lintas.\n - Manajemen kebutuhan lalu lintas.\n - Pengaturan angkutan orang dan/atau barang, termasuk angkutan umum dan angkutan massal.\n - Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta budaya keselamatan.\n - Perlindungan kelestarian lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan.\n - Pencegahan kecelakaan lalu lintas.\n - Perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.\n - Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.\n2. **Penyelenggaraan Perkeretaapian:**\n - Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perkeretaapian.\n - Pengaturan perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain.\n3. **Penyelenggaraan Pelayaran:**\n - Pengaturan angkutan perairan, termasuk angkutan laut, sungai dan danau, serta penyeberangan.\n - Perizinan angkutan di perairan.\n - Penetapan tarif angkutan penumpang dan barang.\n - Kewajiban dan tanggung jawab pengangkut.\n - Pengaturan kepelabuhanan, termasuk peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan.\n - Rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja (DLKr), dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan.\n - Penyelenggara pelabuhan.\n - Kegiatan pengusahaan pelabuhan.\n - Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan.\n - Terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri.\n - Penetapan tarif retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan.\n - Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelabuhan.\n - Pengaturan kenavigasian, termasuk fasilitas alur pelayaran sungai dan danau.\n - Pengaturan bangunan atau instalasi di perairan.\n - Pengaturan pengerukan dan reklamasi.\n - Sistem informasi pelayaran.\n4. **Penyelenggaraan Penerbangan:**\n - Tatanan kebandarudaraan.\n - Penetapan lokasi bandar udara.\n - Pengaturan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.","transitional_provisions","Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.","sanctions","Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Perda Kab. Cilacap No. 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/338961/perda-kab-cilacap-no-5-tahun-2025","5c9be9a5-3bee-42a3-a57f-31eae1647391","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CILACAP
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF CILACAP REGENCY
NUMBER 6 OF 2018
ON
ORGANIZATION OF TRANSPORTATION IN CILACAP REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CILACAP,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the authority in the field of transportation as mandated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and in order to support the development and growth of the economy in Cilacap Regency, an integrated, reliable, safe, smooth, orderly, comfortable, efficient and effective transportation system is needed;
that the organization of transportation in Cilacap Regency has been regulated in Cilacap Regency Regulation Number 3 of 2012 concerning the Organization of Transportation,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a704ecff-3dd2-4c0b-afd6-ed85c47b209c","actionData","errors"]