[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6fd4495-fd56-4e0b-9027-275183c42bf6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 26 Tahun 2011","number","26","year","2011","published_date","2011-07-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara","place_of_enactment","Aek Kanopan","theme","Retribusi Rumah Potong Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2011/NO.27
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tujuannya adalah untuk menyediakan landasan hukum untuk pemungutan retribusi rumah potong hewan.

Ketentuan substansial mencakup:

Penetapan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai retribusi atas pelayanan penyediaan tempat pemotongan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.
Penggolongan retribusi sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Pengaturan mengenai pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, termasuk penolakan pemotongan jika hewan sakit atau dalam keadaan bunting/produktif.
Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis dan jumlah hewan yang dipotong, dengan prinsip memperoleh keuntungan yang layak.
Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah.
Tata cara pembayaran retribusi, termasuk penggunaan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta penyetoran ke Kas Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LABUHANBATU UTARA REGENCY
NUMBER 26 OF 2011
CONCERNING
ANIMAL SLAUGHTERHOUSE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LABUHANBATU UTARA,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing broad, real, and responsible Regional Autonomy, the regional government must be able to explore its own financial resources so that it can provide sources of financing for the implementation of government and development;
that regional retribution is one of the original regional income sources that has a very strategic role in increasing regional financial capacity and will be used for regional needs for the greatest prosperity of the people;
that based on the provisions of Article 127 letter a of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is stated that Animal Slaughterhouse Retribution is one type of business

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6fd4495-fd56-4e0b-9027-275183c42bf6","actionData","errors"]