[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6fa06e1-afd4-4b84-bc1b-1808ea083a00","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng No. 8 Tahun 2012","number","8","year","2012","published_date","2012-11-19","effective_date","2012-11-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Soppeng","place_of_enactment","Watansoppeng","theme","RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA TATA RUANG
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2012/NO.8, TLD NO.81
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Soppeng dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; dengan ditetapkannya Undang -Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang -Undang Nomor 5 Prp Tahun 1960 tentang Pokok -pokok Agraria \r\n4. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian \r\n5. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan \r\n6. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya \r\n7. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam \r\n8. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman \r\n 9. Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penataan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 \r\n 10. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara \r\n11. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air \r\n12. Undan g -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional \r\n13. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n14. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n15. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan \r\n16. Undang -Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.\r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2012. \n 91 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng tahun 2012-2032. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan berbasis agropolitan dan pariwisata, serta memperhatikan integrasi pertahanan dan keamanan negara.\n\nKebijakan penataan ruang meliputi pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan, peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air. Selain itu, kebijakan mencakup pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup, penetapan kawasan perlindungan, perwujudan keserasian kegiatan budidaya, pengembangan potensi pariwisata berbasis kearifan lokal, pengembangan kawasan strategis ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, serta peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.\n\nStruktur ruang wilayah mencakup pusat-pusat kegiatan seperti Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Watansoppeng, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Takalala dan Batu-Batu, serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di beberapa kecamatan. Sistem jaringan prasarana utama meliputi transportasi darat dan danau, sementara sistem jaringan prasarana lainnya mencakup energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan.\n\nPola ruang wilayah terdiri dari kawasan lindung (perlindungan kawasan bawahannya, perlindungan setempat, suaka alam, rawan bencana, lindung geologi, dan lainnya) dan kawasan budidaya (hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan lainnya).\n\nKawasan strategis kabupaten meliputi kawasan strategis provinsi dan kabupaten yang diprioritaskan penataan ruangnya karena pengaruh penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sumber daya alam, dan/atau lingkungan.","transitional_provisions","Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dikenai sanksi administratif.\n\nSanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat berupa:\na. peringatan tertulis;\nb. penghentian sementara kegiatan;\nc. penghentian sementara pelayanan umum;\nd. penutupan lokasi;\ne. pencabutan izin;\nf. pembatalan izin;\ng. pembongkaran bangunan;\nh. pemulihan fungsi ruang; dan/atau\ni. denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SOPPENG REGENCY
NUMBER 8 OF 2012
DATE 19 NOVEMBER 2012

REGIONAL REGULATION OF SOPPENG REGENCY
NUMBER 8 OF 2012
CONCERNING
SPATIAL PLAN OF SOPPENG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOPPENG

Considering:

that to direct development in Soppeng Regency by utilizing regional space in a resourceful, effective, harmonious, balanced, and sustainable manner in order to improve community welfare and security, it is necessary to prepare a spatial plan;
that in order to realize the integration of development between sectors, regions, and communities, the spatial plan is a direction for the location of development investments carried out by the government, community, and/or business world;
that with the enactment of Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Government Regulation No. 26 of 2008 concerning the National Spatial Plan, it is necessary to elaborate it into the Regency Spatial Plan;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6fa06e1-afd4-4b84-bc1b-1808ea083a00","actionData","errors"]