[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6f47986-75fe-4a67-be70-cceeb9ad7911","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 18 Tahun 2008","number","18","year","2008","published_date","2008-11-10","effective_date","2008-12-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2008/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan tertib administrasi Pemerintah Daerah serta menggali dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu dipungut retribusi pelayanan jasa ketatausahaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan;\r\n \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 tahunn 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan, berisi tentang:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi;\r\n3. Golongan Retribusi ;\r\n4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n5. Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\n6. Tata Cara Pemungutan;\r\n7. Sanksi Administrasi;\r\n8. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi;\r\n9. Ketentuan Pidana;\r\n10. Penyidikan ; dan\r\n11. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2008. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, tertib administrasi pemerintah daerah, serta menggali dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungut retribusi atas pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dipungut atas jasa pelayanan ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi meliputi pemberian surat keterangan, rekomendasi, salinan, kutipan surat izin dan akte tertentu, pengesahan/legalisasi tanda tangan pejabat, dan surat penyaksian. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memerlukan jasa pelayanan ketatausahaan.
Golongan Retribusi: Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan jasa ketatausahaan.
Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan jasa ketatausahaan. Peraturan ini juga mengatur tarif untuk berbagai jenis surat dan rekomendasi.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan tata cara pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar Retribusi maka jasa ketatausahaan yang diberikan dinyatakan tidak berlaku/ tidak sah.\n2. Barang siapa yang sengaja atau lalai tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (Enam,) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KOTABARU REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 18 YEAR 2008
ABOUT
LOCAL FEE FOR CLERICAL SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

Considering:	that in order to improve public service and orderly regional government administration and to explore and increase the source of Local Original Income, it is necessary to collect local fee for clerical service; that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Fee for Clerical Service;
In view of:	Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 03 of 1953 concerning Establishment of Level II Regions in Kalimantan, as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 72, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1820); Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6f47986-75fe-4a67-be70-cceeb9ad7911","actionData","errors"]