[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6c171b6-0572-46b9-8241-afc17c9b2f72","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024","number","28","year","2024","published_date","2024-11-25","effective_date","2024-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kelautan-perikanan
2024
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 28, BN.2024 (898)/46 hlm
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang kuat dan mandiri serta untuk memfasilitasi pembentukan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, perlu pengaturan mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan;\r\n\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penumbuhan kelembagaan, pengembangan kelembagaan, pembubaran, pelaporan, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2024. \n 59 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ΚΕΡ.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung yang kuat dan mandiri, serta memfasilitasi pembentukan kelembagaan tersebut.

Ketentuan substansial mencakup:

Penumbuhan kelembagaan, yang meliputi pembentukan Kelompok dan Gabungan Kelompok. Kelompok terdiri dari Pokdakan, KUB, Poklahsar, Kugar, Pokwisri, Pokmaswas, dan Kompak, dengan fungsi sebagai kelas belajar, wadah kerja sama, unit produktivitas, jaringan kemitraan, dan kemandirian usaha. Gabungan Kelompok berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usaha produksi, pengolahan, pemasaran, serta keuangan mikro dan kecil.
Persyaratan dan mekanisme pembentukan Kelompok dan Gabungan Kelompok, termasuk syarat kriteria dan unsur pengikat, serta proses verifikasi, validasi, dan penetapan oleh pejabat berwenang.
Asistensi pemenuhan kelengkapan administrasi Kelompok dan Gabungan Kelompok, meliputi penentuan susunan pengurus, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, rencana usaha, profil, dan buku administrasi.
Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok, yang diklasifikasikan menjadi kelas pemula, lanjut, madya, dan utama.
Pengembangan kelembagaan, yang meliputi peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok dan transformasi Kelompok menjadi badan hukum, koperasi, atau korporasi.
Pemantauan dan evaluasi terhadap penumbuhan dan pengembangan kelembagaan.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembubaran Kelompok dan Gabungan Kelompok, pelaporan, serta pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Kelompok dan Gabungan Kelompok yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ΚΕΡ.14/MEN/2012 tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.\n2. Kelompok yang telah memperoleh Kelas Kemampuan Kelompok berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 disesuaikan klasifikasinya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 28 OF 2024
CONCERNING
THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF INSTITUTIONS FOR BUSINESS ACTORS
AND SUPPORTING ACTORS IN THE MARINE AFFAIRS AND FISHERIES SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the institutions of business actors and supporting actors in the marine affairs and fisheries sector that are strong and independent and to facilitate the establishment of institutions for business actors and supporting actors in the marine affairs and fisheries sector, it is necessary to regulate the establishment and development of institutions for business actors and supporting actors in the marine affairs and fisheries sector;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6c171b6-0572-46b9-8241-afc17c9b2f72","actionData","errors"]