[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6bde1cf-8229-4afc-9295-2a2ada8a9d42","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-03-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat","place_of_enactment","Labuan Bajo","theme","Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

usaha-mikro-pengembangan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2015/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
ABSTRAK:	\n \n bahwa Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam konstelasi ekonomi di daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan Ekonomi Nasional, maka wajib dilakukan pembinaan dan pengembangan di berbagai sektor; bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dakam ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka perlu mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2013 \n Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Landasan, Asas dan Prinsip; III. Maksud dan Tujuan; IV. Pembinaan dan Pengembangan; V. Kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil; VI. Bentuk Kegiatan, Jaringan Usaha dan Kemitraan; VII. Pembiayaan dan Pengembangan; VIII. Koodinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; IX. Monitoring dan Evaluasi; X. Penyidikan; XI. Ketentuan Pidana; XII. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2015. \n 21 halaman; 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten Manggarai Barat.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil, meningkatkan kemampuan mereka agar lebih kuat dan mandiri, serta meningkatkan peran mereka dalam pembentukan produk domestik regional bruto dan perluasan kesempatan kerja.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mencakup berbagai aspek pembinaan dan pengembangan, termasuk:

Pengembangan sumber daya manusia.
Pembentukan jaringan pemasaran.
Fasilitasi pembiayaan/permodalan.

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan fungsi memberikan pembinaan dan bimbingan teknis untuk mendorong pertumbuhan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah Daerah juga memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada usaha mikro dan usaha kecil, termasuk peningkatan jaringan dan kemitraan usaha. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan keusahaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Kriteria usaha mikro dan usaha kecil diatur berdasarkan kriteria umum dan khusus per sektor usaha, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, listrik dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya.

Usaha mikro dan usaha kecil dapat membentuk jaringan usaha dan melakukan kemitraan. Pembiayaan untuk pengembangan usaha dapat diperoleh dari pemerintah, kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, dana penyisihan laba BUMN/BUMD, hibah, dan jenis pembiayaan lainnya.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan melalui Dinas terkait, meliputi pendataan usaha, penataan organisasi/kelembagaan, perizinan, permodalan/pembiayaan, pemasaran, sumber daya manusia, kemitraan, dan penerapan teknologi tinggi.

","transitional_provisions","

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Usaha mikro dan usaha kecil yang berada diwilayah Manggarai Barat, wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

","sanctions","

Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST MANGGARAI
PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF WEST MANGGARAI REGENCY
NUMBER 5 OF 2015
CONCERNING
DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST MANGGARAI,

\n\n \n \n \n \n

that Micro and Small Enterprises in the constellation
of the economy in the region, have a very strategic role
in National Economic development, therefore it is obligatory
to carry out development and empowerment in various sectors;

that in order to improve the development and
empowerment of Micro and Small Enterprises in accordance with
the authority mandated in the provisions of article 16 of
Law Number 20 of 2008 concerning Micro,
Small and Medium Enterprises, it is necessary to encourage and
provide protection and business opportunities in order to be able to
realize an optimal role in the development of the
regional economy;

Considering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6bde1cf-8229-4afc-9295-2a2ada8a9d42","actionData","errors"]