[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6bc0dd6-2cb0-4428-8d7c-0c75550755c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2011-02-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jembrana","place_of_enactment","Negara","theme","Pajak Hotel","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK-HOTEL
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hotel
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pajak Hotel merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai \r\n penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel, telah tidak sesuai dengan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pajak Hotel. \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; \r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; \r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; \r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; \r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2006. \n 1. KETENTUAN UMUM; \r\n2. NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK; \r\n3. DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; \r\n4. WILAYAH PEMUNGUTAN; \r\n5. MASA PAJAK; \r\n6. PENETAPAN PAJAK; \r\n7. TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN; \r\n8. KEDALUWARSA; \r\n9. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU \r\n PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF; \r\n10. KETENTUAN PENYIDIKAN; \r\n11. SANKSI ADMINISTRATIF; \r\n12. KETENTUAN PIDANA; \r\n13. KETENTUAN PERALIHAN; \r\n14. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 51 Seri A Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hotel di Kabupaten Jembrana. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak Hotel dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk fasilitas penginapan, pelayanan penunjang, fasilitas olahraga dan hiburan khusus tamu hotel, serta jasa persewaan ruangan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel, sedangkan Wajib Pajak adalah pengusaha hotel itu sendiri.
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak: Pajak dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi. Masa pajak adalah jangka waktu satu bulan kalender.
Penetapan Pajak: Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan. Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. Bupati dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak.
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan: Bupati menerbitkan STPD jika pajak kurang dibayar, terdapat kesalahan dalam SPTPD, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif. Pajak yang terutang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Peraturan ini juga mengatur tentang kedaluwarsa penagihan pajak, pembetulan ketetapan pajak, ketentuan penyidikan, dan sanksi administratif serta pidana.

","transitional_provisions","1. Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Jumlah kekurangan pajak dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% sebulan (maksimal 24 bulan).\n2. Jumlah kekurangan pajak dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak.\n3. Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB (karena tidak mengisi SPTPD) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah bunga 2% sebulan (maksimal 24 bulan).\n4. Jumlah kekurangan pajak dalam STPD ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan (maksimal 15 bulan).\n5. Pelanggaran Pasal 10 ayat (2) dan (3) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JEMBRANA REGENCY
NUMBER 3 OF 2011
CONCERNING
HOTEL TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF JEMBRANA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Hotel Tax is an important source of local revenue to finance the administration of local government and improve services to the community, so it needs to be regulated based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by considering the potential of the region;
that Regional Regulation of Jembrana Regency Number 25 of 2001 concerning Hotel Tax, is no longer in accordance with the current laws of society so it needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to establish a Regional Regulation of Jembrana Regency concerning Hotel Tax;

In view of:

Law Number 69 of 1958

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6bc0dd6-2cb0-4428-8d7c-0c75550755c8","actionData","errors"]