[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6b5808b-7d2c-475a-b2cd-77d64276bfdc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-08-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKAsi
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Berita daerah
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa salah satu hak dasar masyarakat adalah\r\ntercukupinya kebutuhan layanan komunikasi sehingga\r\ndapat memperoleh serta menyampaikan informasi\r\ndengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi\r\nyang tersedia secara aman dan nyaman;\r\nbahwa pembangunan dan pemerataan infrastruktur pasif\r\ntelekomunikasi merupakan bagian integral dari program\r\ntransformasi digital yang ditujukan untuk meningkatkan\r\ncakupan pelayanan telekomunikasi serta meminimalisir\r\nkeberadaan kabel udara agar selaras dengan kaidah\r\nestetika dan pola ruang kota;\r\nbahwa I berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur\r\nPasif Telekomunikasi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupateri Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentangTelekomunikasi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3881);4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor245, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); diubah dengan Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor: 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6757)\r\n8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760;\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6042);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);\r\n15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor7/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;\r\n16. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa\r\nTelekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021;\r\n17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);\r\n18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);\r\n19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung\r\n(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);\r\n20. Peraturan , Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);\r\n \n TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023. \n Halaman : 21 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bertujuan untuk menata dan mengendalikan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kota Metro. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi hak masyarakat atas layanan komunikasi yang aman dan nyaman, serta mendukung program transformasi digital kota.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi melalui penataan dan pengendalian. Penataan meliputi penetapan lokasi, penyelarasan dengan tematik wilayah, dan penggunaan bersama. Pengendalian dilakukan melalui perizinan pendirian atau pembangunan infrastruktur pasif, serta pembinaan dan pengawasan.

Kewenangan dan Tanggung Jawab:

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan lokasi infrastruktur pasif, yang harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang kota. Pengelola Infrastruktur Pasif meliputi Pemerintah Daerah, koperasi, BUMN/BUMD, badan layanan umum daerah, badan usaha swasta, dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif.

Hak dan Kewajiban:

Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif. Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi dapat dilakukan pada aset daerah dengan mekanisme sewa. Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib menyelenggarakan Infrastruktur Pasif berdasarkan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif yang diterbitkan, melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan, serta melaporkan kondisi Infrastruktur Pasif secara berkala.

","transitional_provisions","1. Dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku masih tetap berlaku sampai jangka waktu dokumen perizinan tersebut berakhir.\n2. Permohonan penerbitan dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan, maka akan diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Infrastruktur Pasif yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan wajib mematuhi ketentuan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan perubahan infrastruktur pasif dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan berusaha, pemutusan akses, dan/atau daya paksa polisional.\n2. Penyedia Infrastruktur Pasif yang belum memiliki dokumen perizinan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan berusaha, pemutusan akses, dan/atau daya paksa polisional.\n3. Penyelenggara telekomunikasi dan Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan perizinan dan kewajiban dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF METRO
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF METRO CITY
NUMBER 3 OF 2023
CONCERNING
PROVISION OF PASSIVE TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

\n\n \n \n

Considering:

that one of the basic rights of the community is the fulfillment of the need for communication services so that they can obtain and convey information using all types of communication channels available safely and comfortably;
that the development and equitable distribution of passive telecommunication infrastructure is an integral part of the digital transformation program aimed at increasing the coverage of telecommunication services and minimizing the existence of aerial cables in order to be in line with aesthetic principles and urban spatial patterns;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6b5808b-7d2c-475a-b2cd-77d64276bfdc","actionData","errors"]