[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a69c83c4-7510-49a1-98f3-04436470b00c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 11 Tahun 2019 tentang PERLINDUNGAN ANAK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 11 Tahun 2019","number","11","year","2019","published_date","2019-09-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","PERLINDUNGAN ANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN - ANAK
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2019/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
ABSTRAK:	\n \n Upaya perlindungan anak berupa kebijakan/norma terdapat berbagai persoalan terkait dengan peraturan perundang-undangan khusus anak, yang belum secara komprehensif mengatur tentang perlindungan anak dan masih terjadi tumpang tindih sehingga menyulitkan dalam aplikasinya serta belum secara detail menguraikan mengenai perlindungan anak dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang \r\n\r\n \r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah \n Dasar hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 9 Tahun 2008; PP No. 44 Tahun 2017; Perpres No. 75 Tahun 2015; PERDAPROV BABEL No. 8 Tahun 2016; PERDAKOT PKP No. 6 Tahun 2014; PERDAKOT PKP No. 7 Tahun 2015; dan PERDAKOT PKP No. 18 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang asas dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Perlindungan Anak, serta tujuan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah. Selain itu, diatur pula mengenai ruang lingkup Peraturan Daerah ini, yaitu: hak dan kewajiban anak; kewajiban dan tanggungjawab; sistem Perlindungan Anak; Perlindungan Khusus; pendanaan; partisipasi anak; peran serta masyarakat; koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan; kelembagaan; dan larangan. Peraturan ini juga memuat ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019. \n 50 hlm (Penjelasan 10 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada anak-anak di wilayah Kota Pangkalpinang. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta untuk melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Peraturan ini juga bertujuan untuk mengatasi tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Hak dan Kewajiban Anak:** Menjabarkan hak-hak anak, termasuk hak atas nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.\n2. **Kewajiban dan Tanggung Jawab:** Menetapkan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.\n3. **Sistem Perlindungan Anak:** Mengatur sistem perlindungan anak yang komprehensif, meliputi pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak. Sistem ini juga mencakup sistem data dan informasi anak.\n4. **Perlindungan Khusus:** Memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, anak korban kekerasan, anak penyandang disabilitas, dan anak dengan perilaku sosial menyimpang.\n5. **Pendanaan:** Mengatur sumber pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan anak, yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah, serta sumber dana lain yang sah.\n6. **Partisipasi Anak:** Memfasilitasi dan mewadahi partisipasi anak dalam perlindungan anak.\n7. **Peran Serta Masyarakat:** Mengatur peran serta masyarakat dalam perlindungan anak.\n8. **Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan:** Mengatur koordinasi lintas sektoral, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak.\n9. **Kelembagaan:** Menetapkan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk kemungkinan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah.\n10. **Larangan:** Mencantumkan larangan-larangan terkait perlakuan diskriminatif, kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 67 diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Anak.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PANGKALPINANG
THE PROVINCE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS

REGIONAL REGULATION OF PANGKALPINANG CITY
NUMBER 11 OF 2019
ON
CHILD PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PANGKALPINANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that children are a mandate and gift from God Almighty, in whom are inherent rights to life, growth and development, to participate fairly in accordance with their dignity as whole human beings;
that child protection efforts in the form of policies/norms face various problems related to special child laws and regulations, which have not comprehensively regulated child protection and there is still overlap, making it difficult to apply and have not described in detail regarding the protection of children from violence, neglect, exploitation and other mistreatment;
that based on the provisions of Article 21 paragraph (4) of Law Number 23 of 2002 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a69c83c4-7510-49a1-98f3-04436470b00c","actionData","errors"]