[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a694e76d-d547-4d04-aa20-51d019703741","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Perdagangan","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2025","number","5","year","2025","published_date","2025-01-17","effective_date","2025-01-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f0e52ab0-aa5f-4cb0-973f-efa7eb951781","Pelimpahan Wewenang & Penugasan","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

petunjuk-pelaksana-PERDAGANGAN
2025
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 5, BN 2025 (43) : 8 hlm.; jdih.kemendag.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan keberlangsungan tanggung jawab dalam\r\npenyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu melakukan perubahan pengaturan penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian di lingkungan Kementerian Perdagangan;\r\nb. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Ketentuan\r\nPenunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak\r\nsesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019\r\ntentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian\r\nPerdagangan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, Perpres No. 168 Tahun 2024, Permendag No. 69 Tahun 2019, Permen PAN BR No. 22 Tahun 2021, dan Permendag No. 29 Tahun 2022. \n Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permendag Nomor 69 Tahun 2019 tentang ketentuan umum, Keadaan berhalangan dalam suatu jabatan struktural, penunjukan Plh dan Plt, kewenangan Plh dan Plt dan tunjangan kinerja. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025. \n Peraturan ini mengubah Permendag No. 69 Tahun 2019. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 995)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan keberlangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan, serta menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum.

\n\n

Perubahan meliputi definisi istilah, keadaan berhalangan dalam jabatan struktural, cara penunjukan Plt/Plh, persyaratan PNS yang ditunjuk sebagai Plt/Plh, pelaksanaan tugas Plt/Plh, serta pemberian tunjangan kinerja bagi Plt/Plh.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Definisi: Pasal 1 diubah untuk memperbarui definisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat, Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh), Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional.
Keadaan Berhalangan: Pasal 4 diubah untuk membedakan keadaan berhalangan menjadi berhalangan tetap (meninggal dunia, pensiun, diberhentikan, perpindahan, cuti di luar tanggungan negara, atau penugasan lebih dari 6 bulan) dan berhalangan sementara (cuti sakit, cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, atau tugas kedinasan).
Penunjukan Plt/Plh: Pasal 5 dan 6 diubah untuk mengatur cara penunjukan Plt/Plh dari pejabat setingkat atau satu tingkat di bawahnya, dengan persyaratan kompetensi, kinerja baik, dan usia maksimal 1 tahun sebelum pensiun.
Pelaksanaan Tugas: Pasal 9 dan 10 diubah untuk menegaskan bahwa Plt/Plh bukan jabatan definitif, tidak dilantik, dan merupakan tugas tambahan. Plt melaksanakan tugas paling singkat 1 bulan dan paling lama 3 bulan (dapat diperpanjang 1 kali), sedangkan Plh melaksanakan tugas paling singkat 3 hari dan paling lama 30 hari. Plt/Plh berwenang melaksanakan tugas rutin, menetapkan sasaran kerja pegawai, menetapkan surat kenaikan gaji berkala, menetapkan cuti (kecuali di luar tanggungan negara dan di luar negeri), menetapkan surat tugas, menjatuhkan hukuman disiplin ringan, mengusulkan mutasi (kecuali antar instansi), memberikan izin belajar, memberikan izin mengikuti seleksi jabatan, dan mengusulkan pengembangan kompetensi. Plt/Plh tidak berwenang mengambil keputusan strategis terkait organisasi, kepegawaian, dan anggaran.
Tunjangan Kinerja: Pasal 11 dan 12 diubah untuk mengatur pemberian tunjangan kinerja bagi Plt/Plh. Plt/Plh tidak diberikan tunjangan jabatan, tetapi diberikan tunjangan kinerja. Jika menjabat paling singkat 1 bulan, Plt/Plh yang setingkat menerima tambahan 20% dari tunjangan kinerja jabatan yang dirangkap, sedangkan Plt/Plh yang satu tingkat lebih tinggi hanya menerima tunjangan kinerja jabatan yang dirangkap.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","Permendag No. 69 Tahun 2019 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Kementerian Perdagangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132618/permendag-no-69-tahun-2019","6a4a3266-cec7-4ba9-892f-0437c614808d","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2025
on
AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE NUMBER
69 OF 2019 on PROVISIONS ON THE APPOINTMENT OF EXECUTORS OF DUTY
AND DAILY EXECUTORS WITHIN THE MINISTRY OF TRADE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that to support the smooth implementation of tasks and the continuity of responsibilities in the administration of government within the Ministry of Trade, it is necessary to make changes to the arrangements for the appointment of executors of duty and daily executors within the Ministry of Trade;
that several provisions in the Regulation of the Minister of Trade Number 69 of 2019 on the Provisions on the Appointment of Executors of Duty and Daily Executors within the Ministry of Trade are no longer in accordance with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a694e76d-d547-4d04-aa20-51d019703741","actionData","errors"]