[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a686406b-a613-43a4-bac5-c426b4ad6d9d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2022","number","11","year","2022","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Laut","place_of_enactment","Pelaihari","theme","Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perumahan, Permukiman
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2022/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang atau badan hukum adalah untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;\r\nBahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dalam rangka untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, penyelenggaraan pembangunan perumahan yang tertata dan terencana, terbangun, termanfaatkan, dan terkendali untuk terjaminnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;\r\nBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3), Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf D Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lampiran UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.\r\n \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. \n Peraturan ini memuat tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan sistematika;\r\nKetentuan Umum;\r\nasas;\r\nMaksud dan Tujuan;\r\nRuang Lingkup;\r\nTugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;\r\nPenyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;\r\nPencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;\r\nPenyediaan Tanah;\r\nSistem Pembiayaan;\r\nPola Koordinasi;\r\nKetentuan Larangan;\r\nHak dan Kewajiban;\r\nKerja Sama;\r\nPendaan;\r\nSanksi Administratif;\r\nKetentuan Penyidikan;\r\nKetentuan Pidana;\r\nKetentuan Lain-Lain;\r\nKetentuan Peralihan;\r\nKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 165 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tanah Laut. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur, serta untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan perumahan yang tertata. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, mencegah timbulnya perumahan kumuh baru, dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh yang sudah ada.\n\nKetentuan substansial mencakup tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pembinaan, penyusunan kebijakan, pengawasan, dan penyediaan basis data perumahan. Diatur pula penyelenggaraan rumah dan perumahan, termasuk perencanaan, pembangunan, dan pengendalian, dengan memperhatikan jenis dan bentuk rumah, standar kelayakan fungsi, dan pemanfaatan untuk kegiatan usaha secara terbatas. Peraturan ini juga mengatur penyediaan dan kemudahan akses bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui konsep Hunian Berimbang, serta perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan RP3KP atau RTRW Kabupaten.\n\nLebih lanjut, diatur mengenai pembangunan perumahan, termasuk pembangunan rumah tunggal, deret, atau susun, dengan memperhatikan RDTR dan/atau peraturan zonasi. Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) juga diatur, termasuk persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, PBG, dan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum juga diatur, termasuk kewajiban pengembang untuk menyediakannya dan menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah. Peraturan ini juga mengatur peningkatan kualitas perumahan, pengendalian perumahan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, serta kemudahan dan/atau bantuan pembangunan perolehan rumah bagi MBR.\n\nSelain itu, diatur mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, termasuk kriteria dan tipologi, pencegahan tumbuh dan berkembangnya, serta pola-pola penanganan (pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali). Penyediaan tanah dan sistem pembiayaan juga diatur, serta pola koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi. Terakhir, diatur mengenai ketentuan larangan, hak dan kewajiban, kerja sama, peran serta masyarakat, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.","transitional_provisions","1. Perizinan terkait pembangunan perumahan dan pembangunan kawasan permukiman yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang/rencana detail tata ruang dan Peraturan Daerah ini.\r\n2. Perizinan terkait pembangunan Perumahan dan pembangunan kawasan Permukiman yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah namun belum dilaksanakan pembangunan wajib dilakukan penyesuaian dengan rencana tata ruang/rencana detail tata ruang dan Peraturan Daerah ini.\r\n3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dapat langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi.\r\n4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun kurang dari 5 (lima) tahun tetapi telah lebih dari 1 (satu) tahun dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara formal dan fisik dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun di antara kedua tahap dimaksud.\r\n5. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya harus mengikuti Peraturan Daerah ini, termasuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang sudah selesai dibangun sampai dengan 1 (satu) tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan/atau Pasal 48 dapat dikenakan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penundaan perizinan, penghentian proses perizinan, pembatalan perizinan, pencabutan perizinan, atau perintah untuk menghentikan/membangun/membongkar/melengkapi/merevisi/menyempurnakan/membangun kembali.\r\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 11 OF 2022

REGENT OF TANAH LAUT
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 11 OF 2022
CONCERNING
THE ORGANIZATION OF HOUSING AND
SETTLEMENT AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANAH LAUT,

Considering:

that the organization of housing and settlement areas by the Regional Government and/or every individual or legal entity is to guarantee the right of every citizen to occupy, enjoy, and/or own a decent house in a healthy, safe, harmonious, and orderly environment;
that the organization of housing and settlement areas is carried out in order to preserve the environment, organize structured and planned housing development, built, utilized, and controlled to ensure the availability of housing infrastructure, facilities, and utilities
that based on the provisions of Article 49 paragraph (3), Article 98 paragraph (3) of Law Number 1 of 2011

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a686406b-a613-43a4-bac5-c426b4ad6d9d","actionData","errors"]