[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a680ca93-99f4-4e83-a599-20664e433bb4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-05-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi persetujuan bangunan gedung
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2022/NOMOR.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi daerah merupakan salah satu \r\nsumber pendapatan daerah yang penting guna \r\nmembiayai pelaksanaan pemerintah daerah; bahwa pengelolaan dan pemanfaatan retribusi \r\ndaerah yang tertib, teratur, transparan dan efisien \r\nakan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan \r\nberkeadilan; bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 347 ayat \r\n(2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 \r\ntentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang \r\nNomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, \r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nRetribusi Persetujuan Bangunan Gedung;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, \r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang \r\nRetribusi Persetujuan Bangunan Gedung;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Nama, Objek dan Subjek Retribusi\r\nBab III Golongan Retribusi\r\nBab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa\r\nBab V Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif\r\nBab VI Wilayah Pemungutan Retribusi\r\nBab VII Tata Cara Pemungutan\r\nBab VIII Tata Cara Pembayaran\r\nBab IX Sanksi Administratif\r\nBab X Tata Cara Penagihan\r\nBab XI Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan\r\nBab XII Kedaluwarsa Penagihan\r\nBab XIII Penghapusan Piutang Retribusi\r\nBab XIV Insentif Pemungutan\r\nBab XV Penyidikan\r\nBab XVI Keberatan Wajib Retribusi\r\nBab XVII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi\r\nBab XVIII Pemeriksaan Retribusi\r\nBab XIX Ketentuan Pidana\r\nBab XX Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022. \n Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 dicabut. \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Pekalongan. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang menyebabkan perlunya penggantian Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah melalui retribusi daerah, serta mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan retribusi daerah yang tertib, teratur, transparan, dan efisien.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi PBG dipungut atas penerbitan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Objek retribusi meliputi layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
Golongan Retribusi: Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Besaran retribusi PBG dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif: Tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
Wilayah Pemungutan Retribusi: Retribusi PBG dipungut di Daerah Kota Pekalongan.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Retribusi PBG ditetapkan dengan SKRD dan harus dibayar paling lambat 7 hari sejak SKRD diterbitkan.
Sanksi Administratif: Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2% per bulan.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan: Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Kedaluwarsa Penagihan: Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali ada tindak pidana di bidang retribusi.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi PBG.
Keberatan Wajib Retribusi: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
Pemeriksaan Retribusi: Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran retribusi paling lama 1 (satu) tahun, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 4 OF 2022
CONCERNING
BUILDING APPROVAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

Considering:

that regional retribution is an important source of regional income to finance the implementation of regional government;
that the orderly, regular, transparent and efficient management and utilization of regional retribution will create a prosperous and just society;
that to fulfill the provisions of Article 347 paragraph (2) of Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Building Approval Retribution;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Building Approval Retribution;

In View of:

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a680ca93-99f4-4e83-a599-20664e433bb4","actionData","errors"]