[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a64a9b59-1aaf-4d14-bf55-8c44cba8fbb0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 14 Tahun 2008","number","14","year","2008","published_date","2008-08-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjar","place_of_enactment","Martapura","theme","Sumber Pendapatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2008/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumber Pendapatan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang sumber pendapatan desa. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Sumber Pendapatan Desa dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Sumber Pendapatan Desa;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 27 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber pendapatan desa di Kabupaten Banjar. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Desa dan untuk menghindari pendapatan desa yang rancu. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi desa sehingga desa memiliki penghasilan yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber pendapatan desa terdiri dari:

Pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan yang sah).
Bagi hasil pajak daerah kabupaten (minimal 10%) dan sebagian retribusi kabupaten.
Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah (minimal 10% dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai).
Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Kekayaan desa terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola desa, dan lain-lain kekayaan milik desa.

Dana yang diberikan kepada desa dikelola oleh pemerintah desa, dengan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh desa.

Pemerintah desa dapat melakukan pinjaman desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pambakal berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban sumber pendapatan desa yang sah kepada Bupati melalui Camat 1 kali dalam 1 tahun, setelah dimusyawarahkan dalam BPD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJAR REGENCY
NUMBER 14 OF 2008
CONCERNING
VILLAGE REVENUE SOURCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 72 paragraph (1) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia concerning Villages, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning village revenue sources;

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1953 Number 9, Supplement to the State Gazette Number 352) as Law (State Gazette of 1959 Number 72, Supplement to the State Gazette Number 1820);
Law Number 10 of 2004 concerning the Establishment of Laws and Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a64a9b59-1aaf-4d14-bf55-8c44cba8fbb0","actionData","errors"]