[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a63d14dd-7a11-4e89-b0e2-48ab24a07486","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_96":97,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Banjar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2020","number","9","year","2020","published_date","2020-12-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Banjar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2020/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Banjar
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memerlukan manajemen pemerintahan yang mampu menghadirkan iklim usaha yang sehat dalam rangka menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi;dan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kemudahan berusaha di Kota Banjar, diperlukan penyesuaian terhadap pungutan retribusi perizinan tertentu; sehingga ketentuan yang mengatur Retribusi Izin Gangguan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian; dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar. \n Pasal 18 Ayat (60) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011. \n Beberapa ketentuan telah diubah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020. \n Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 dicabut. \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibuat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pemerintahan yang mampu menghadirkan iklim usaha yang sehat serta menyesuaikan pungutan retribusi perizinan tertentu. Latar belakang perubahan ini adalah ketidaksesuaian ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

\n\n

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011. Perubahan tersebut meliputi perubahan definisi beberapa istilah seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah, Perizinan Tertentu, Wajib Retribusi, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, dilakukan perubahan jenis Retribusi Perizinan Tertentu menjadi hanya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Trayek. Beberapa pasal terkait Retribusi Izin Gangguan dihapus. Tingkat penggunaan jasa untuk IMB dan Izin Trayek diatur berdasarkan indeks kegiatan, parameter, fungsi, klasifikasi, waktu penggunaan bangunan, indeks konstruksi, jenis prasarana, jenis permohonan izin trayek, dan kapasitas tempat duduk.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95},"text","Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011","link","","revoked_by",[98],{"_92":99,"_94":100,"_36":101},"Perda Kota Banjar No. 23 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307505/perda-kota-banjar-no-23-tahun-2023","4bc5c5ca-0fc2-4322-9d1e-29ebdcf3a2b8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJAR
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 9 OF 2020
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY NUMBER 7 OF 2011
CONCERNING CERTAIN RETRIBUTION OF LICENSING IN BANJAR CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

Considering:

that in order to improve services to the community and realize community welfare, it requires government management that is able to present a healthy business climate in order to maintain economic stability and balance;
that in order to improve the quality of public services and ease of doing business in Banjar City, adjustments to certain licensing retribution are necessary;
that the provisions governing nuisance permit retribution in Regional Regulation of Banjar City Number 7 of 2011 concerning Certain Retribution of Licensing in Banjar City are no longer in accordance with Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2017 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a63d14dd-7a11-4e89-b0e2-48ab24a07486","actionData","errors"]