[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a637fed2-a838-47aa-a059-0ebc0e3daab6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-05-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Pengarusutamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hak Asasi Manusia
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD Tahun 2024 No. 2, TLD No. 94
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam responsif gender guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender serta menjamin hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; \r\nbahwa perlu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender guna meningkatkan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;\r\nbahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Katingan;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convetion On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women);\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan\r\nPengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;\r\nPeraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender\r\nDalam Bencana;\r\nInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;\r\n \n 1. Ketentuan Umum;\r\n2. Asas, Maksud dan Tujuan;\r\n3. Ruang Lingkup;\r\n4. Tugas dan Kewenangan;\r\n5. Perencanaan dan Pelaksanaan;\r\n6. Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi;\r\n7. Koordinasi dan Kerjasama;\r\n8. Partisipasi Masyarakat;\r\n9. Pembinaan;\r\n10. Pendanaan; dan\r\n11. Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Katingan mencakup beberapa aspek penting. Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG, serta berwenang untuk mempromosikan, memfasilitasi, dan melaksanakan sosialisasi PUG kepada berbagai pihak. Perencanaan pembangunan yang responsif gender diwajibkan melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender, yang dituangkan dalam berbagai rencana pembangunan daerah. Dalam upaya percepatan PUG, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang bertugas mempromosikan, memfasilitasi, dan menyusun program kerja terkait PUG. Focal Point PUG di setiap Perangkat Daerah bertugas mempromosikan PUG pada unit kerja, memfasilitasi penyusunan rencana kerja yang responsif gender, dan melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah. Pelaporan pelaksanaan PUG dilakukan secara berjenjang, mulai dari Focal Point PUG hingga Bupati, yang kemudian dilaporkan kepada Gubernur. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan secara berjenjang pada setiap Perangkat Daerah, dan hasilnya menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya. Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk percepatan pelaksanaan PUG. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan PUG juga dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan. Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG melalui berbagai upaya, termasuk penetapan panduan teknis, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KATINGAN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
GENDER MAINSTREAMING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KATINGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government is responsible for organizing the public administration and development in a gender-responsive manner in order to realize gender equality and justice and guarantee the right of every person to be free from discriminatory treatment as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that it is necessary to organize gender-responsive government, development, and public service to improve regional development and service to the public;
that in order to provide a legal basis and guidelines for the Regional Government in organizing gender-responsive government, development, and public service, it is necessary to establish a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a637fed2-a838-47aa-a059-0ebc0e3daab6","actionData","errors"]