[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6323bac-9f29-4e76-a3a5-32fa288f053e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2013 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bali","place_of_enactment","Bali","theme","ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2014
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala\r\nDaerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan\r\ndan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan\r\nbersama;\r\nb. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah, dalam keadaan darurat pemerintah daerah\r\ndapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia\r\nanggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan\r\nperubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan\r\nrealisasi anggaran; \r\nc. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan\r\nperwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi\r\nBali Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum\r\nAPBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah\r\ndisepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD \r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 64 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985\r\nUndang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 \r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013\r\nPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009\r\nPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 \n Pasal 2 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a\r\nPasal 4 Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c\r\nPasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 3.958.173.007.551,40, belanja daerah sebesar Rp. 4.489.667.042.279,90, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp. (531.494.034.728,50), serta pembiayaan daerah yang mencakup penerimaan sebesar Rp. 751.494.034.728,50 dan pengeluaran sebesar Rp. 220.000.000.000,00, sehingga pembiayaan netto adalah Rp. 531.494.034.728,50.

\n\n

Pendapatan Daerah: Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

\n\n

Belanja Daerah: Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan partai politik, serta belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

\n\n

Pembiayaan Daerah: Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA). Pengeluaran mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

\n\n

Dalam keadaan darurat dan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Keadaan darurat harus memenuhi kriteria tertentu, dan pendanaan dapat menggunakan belanja tidak terduga atau dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya, dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BALI PROVINCE
NUMBER 10 OF 2013
ABOUT
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2014

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BALI,

\n\n \n \n

Considering:

that to fulfill the provisions of Article 181 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008, the Head of Region submits a Draft Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget accompanied by explanations and supporting documents to the Regional House of Representatives to obtain joint approval;
that to fulfill the provisions of Article 81 paragraph (2) of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management, in an emergency the regional government may make expenditures for which budget is not yet available, which are then proposed in the draft amendment to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6323bac-9f29-4e76-a3a5-32fa288f053e","actionData","errors"]