[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a622b6dd-3d26-40d9-b336-390a963de3c5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LOMBOK UTARA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lombok Utara","place_of_enactment","Tanjung","theme","PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LOMBOK UTARA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penanaman Modal dan Investasi - PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian daerah serta sebagai upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara; Untuk memberikan landasan hukum terhadap penyertaan modal daerah sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 26 2008, UU No. 12 2011, UU No. 23 2014, PP No. 58 2005, Permendagri No. 13 2006, Perda Kab. Lombok Utara No. 2 2013, Perda Kab. Lombok Utara No. 3 2015, Perda Kab. Lombok Utara No. 15 2016 \n Dalam Perda Ini Diatur Tentang : Ketentuan Umum; Bentuk Dan Besarnya Penyertaan Modal; Tata Cara Penyertaan Modal Daerah; Perjanjian Penyertaan Modal; Penambahan, Pengurangan dan Penarikan Penyertaan Modal; Pembagian Keuntungan; Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n - \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 Nomor 2)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 45)\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian daerah, menggali sumber pendapatan asli daerah, dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Tujuan penyertaan modal ini adalah untuk memperbaiki struktur permodalan PDAM, meningkatkan kapasitas usaha PDAM, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, serta memperoleh manfaat ekonomi dan sosial lainnya.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Penyertaan modal dilakukan pada PDAM Kabupaten Lombok Utara berupa uang, yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.\n2. Besarnya penyertaan modal ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dan DPRD, dengan besaran awal Rp. 5.000.000.000,- yang digunakan untuk pemasangan sambungan baru.\n3. Tata cara penyertaan modal daerah meliputi penyusunan rencana usaha oleh direksi PDAM, penyampaian usulan kepada Bupati dan DPRD, serta penelitian dan pengkajian usul oleh Bupati.\n4. Setelah penyertaan modal ditetapkan, Bupati melakukan Perjanjian Penyertaan Modal Daerah yang mencantumkan identitas pihak, jenis dan nilai penyertaan modal, perbandingan saham, bidang usaha, hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, sanksi, dan lain-lain.\n5. Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan penambahan, pengurangan, dan penarikan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\n6. Pembagian keuntungan dalam bentuk dividen dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan, dengan laba ditetapkan oleh direksi setelah dikurangi pajak.\n7. PDAM wajib melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit kepada Bupati, yang kemudian dilaporkan kepada DPRD bersamaan dengan Pertanggungjawaban APBD.\n8. PDAM wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, melakukan strategi bisnis yang sehat, dan melakukan kerjasama strategis.\n9. Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan umum kepada PDAM.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pasal 10 ayat (4) huruf g: sanksi","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH LOMBOK
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH LOMBOK REGENCY
NUMBER 4 OF 2018
CONCERNING
CAPITAL PARTICIPATION OF THE GOVERNMENT OF NORTH LOMBOK REGENCY IN
REGIONAL DRINKING WATER COMPANY OF NORTH LOMBOK REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH LOMBOK,

\n\n \n \n

Considering:

that to increase growth and develop the regional economy and as an effort by the regional government to explore sources of local revenue and increase contributions to local revenue, the regional government makes capital participation in the Regional Drinking Water Company of North Lombok Regency;
that to provide a legal basis for regional capital participation in accordance with the provisions of Article 41 paragraph (5) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury which states that regional government capital participation in state/regional/private companies is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a622b6dd-3d26-40d9-b336-390a963de3c5","actionData","errors"]