[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6122ca5-e2b9-425d-811d-7e1053ba4f69","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw","short_title","Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-01-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Percepatan - Pembangunan - Ekonomi - Kawasan - Perbatasan Negara - Aruk - Motaain - Skouw
2021
Instruksi Presiden (INPRES) NO. 1, jdih.setkab.go.id : 7 hlm.
Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw, maka dikeluarkan Inpres ini. \n - \n Inpres ini menginstruksikan kepada beberapa Menteri dan kepala daerah terkait untuk melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Inpres ini dikeluarkan. Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Inpres ini dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021. \n Lampiran 22 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketahanan ekonomi, dan kedaulatan negara. Instruksi ini mengatur pembagian tugas dan kewenangan antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertanggung jawab atas pengarahan dan pengendalian umum, sementara Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan penyusunan program kegiatan. Menteri Luar Negeri bertugas meningkatkan kerja sama internasional, dan Menteri Keuangan mengalokasikan anggaran yang diperlukan. Selain itu, berbagai kementerian lain diberikan tugas spesifik sesuai dengan bidangnya, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan air minum, dan pengelolaan lahan. Gubernur dan bupati/walikota terkait juga diberi tanggung jawab untuk memfasilitasi penyiapan lahan dan mempercepat proses perizinan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2021
CONCERNING
ACCELERATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE STATE BORDER AREA
IN ARUK, MOTA AIN, AND SKOUW

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	That the acceleration of economic development in the state border area in Aruk, Motaain, and Skouw needs to be intensified to improve public welfare, economic resilience, and state sovereignty;
In view of:	Relevant laws and regulations.

DECIDES:

Article 1 (FIRST)

In order to accelerate economic development in the state border area in Aruk, Motaain, and Skouw, the President instructs the ministries, institutions, local governments, and related parties as follows:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6122ca5-e2b9-425d-811d-7e1053ba4f69","actionData","errors"]