[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a60dd5c0-b579-440a-8050-79208cb1af47","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2010","number","8","year","2010","published_date","2010-12-31","effective_date","2011-01-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nagekeo","place_of_enactment","Mbay","theme","Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota ;\r\n\r\nb. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;\r\n\r\nc. Bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah;\r\n\r\nd. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; \n UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permenkeu No. 147/MK.07/2010.\r\n \n Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan sistematika sebagai berikut:\r\nBAB I Ketentuan Umum;\r\nBAB II Nama, Obyek, dan Sumber Pajak; \r\nBAB III Dasar, Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan; \r\nBAB IV Wilayah Pemungutan; \r\nBAB V Saat Pajak Terutang; \r\nBAB VI Ketentuan bagi Pejabat; \r\nBAB VII Penetapan, Tata Cara Pembayaran, dan Penelitian; \r\nBAB VIII Penelitian dan Pemeriksaan; \r\nBAB IX Penagihan; \r\nBAB X Pengurangan; \r\nBAB XI Keberatan, Banding, dan Gugatan; \r\nBAB XII. Pembetulan, Pembatan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; \r\nBAB XIII. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan; \r\nBAB XIV. Kedaluwarsa; \r\nBAB XV. Ketentuan Khusus; \r\nBAB XVI. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan; \r\nBAB XVII. Ketentuan Pidana; \r\nBAB XVIII. Ketentuan Penutup\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011. \n 42 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Nagekeo. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan BPHTB sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, dan lain-lain, serta pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak.
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), yang dalam hal jual beli adalah harga transaksi. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP.
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak, kecuali untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 300.000.000,00.
Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanpa mendasarkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

","transitional_provisions","sanctions","1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 untuk setiap pelanggaran.\n2. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 untuk setiap laporan.\n3. Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Nagekeo No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307623/perda-kab-nagekeo-no-1-tahun-2024","d775cc30-d937-405b-8231-f9c7e9b4eaef","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF NAGEKEO REGENCY
NUMBER 8 OF 2010
CONCERNING
DUTY ON ACQUISITION OF RIGHTS TO LAND AND BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NAGEKEO,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 2 paragraph (2) letter k of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Duty on Acquisition of Land and Building Rights is stipulated as one type of Regency/City Tax;
that according to the provisions of Article 95 paragraph (1) of Law Number 29 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, regional taxes are stipulated by Regional Regulation;
that the Duty on Acquisition of Rights to Land and Building is an important source of local original income to finance the administration of government and regional development;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a60dd5c0-b579-440a-8050-79208cb1af47","actionData","errors"]