[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5f97659-68df-4c21-87f6-28fc4bbc037a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-08-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - ketenagakerjaan
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD 2023/Nomor 8
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak setiap warga daerah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Sukabumi. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1968; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 13 tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PP No. 4 tahun 2017; PP No. 31 Tahun 2006; PP No. 15 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2012; PP No.33 Tahun 2013; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2021; PP No. 36 Tahun 2021; PP No. 37 Tahun 2021; Perda Prov. Jabar No. 2014 yang telah diubah dengan Perda Prov. Jabar No. 6 tahun 2014. \n Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, yang meliputi ketentuan umum, kesempatan dan perlakuan yang sama, informasi ketenagakerjaan dan perencanaan tenaga, pendidikan dan pelatihan kerja, penempatan dan tenaga kerja, lembaga penyedia jasa penata laksana rumah tangga, perluasan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, pengupahan, waktu kerja, dan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja, hubungan industrial, pembinaan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023. \n UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1968; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 13 tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PP No. 4 tahun 2017; Perda Prov. Jabar No. 2014 yang telah diubah dengan Perda Prov. Jabar No. 6 tahun 2014. \n 44 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-) ","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak warga daerah atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta memperluas kesempatan kerja. Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Kabupaten Sukabumi.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mencakup pengelolaan informasi ketenagakerjaan, perencanaan tenaga kerja makro dan mikro, serta pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh LPK pemerintah, swasta, dan perusahaan. Diatur pula mengenai pemagangan di dalam dan luar negeri, penempatan tenaga kerja melalui layanan antar kerja, dan pengelolaan informasi pasar kerja. Peraturan ini juga mengatur lembaga penyedia jasa penata laksana rumah tangga, perluasan kesempatan kerja melalui kemudahan investasi dan program kewirausahaan, serta penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dengan kewajiban memiliki RPTKA dan membayar DKPTKA.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur hubungan kerja, termasuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan tidak tertentu, alih daya, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan ketentuan mengenai uang pesangon dan kompensasi. Diatur pula mengenai pengupahan, termasuk struktur dan skala upah, upah minimum kabupaten, dan peran dewan pengupahan. Selain itu, diatur mengenai waktu kerja, waktu istirahat, cuti, serta pelindungan kesejahteraan tenaga kerja, termasuk hak penyandang disabilitas, perlindungan pekerja anak dan perempuan, serta tenaga kerja migran Indonesia. Peraturan ini juga menekankan pentingnya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan jaminan sosial bagi pekerja.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur hubungan industrial melalui serikat pekerja/buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerja sama bipartit dan tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Diatur pula mengenai mogok kerja dan penutupan perusahaan (lock-out) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Segala perizinan, pengesahan dan rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada LPK swasta berupa:\n\n penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja;\n penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja; atau\n pencabutan Perizinan Berusaha.\nPengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 97 ayat (1), Pasal 99 ayat (2), Pasal 100, Pasal 103, Pasal 107, Pasal 112, Pasal 113 ayat (1) huruf f, Pasal 114 dan Pasal 117 dikenakan sanksi administratif berupa :\n\n teguran tertulis;\n pembatasan kegiatan usaha;\n pembekuan kegiatan usaha;\n pembatalan persetujuan;\n pembatalan pendaftaran;\n pengentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan\n pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 8 OF 2023
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government is responsible for providing protection and fulfillment of the rights of every regional resident to ease of access to employment and a decent living for humanity;
that labor is a very fundamental aspect of human life because it includes economic and social dimensions and every development effort is always directed at expanding employment opportunity so that residents can directly benefit from development;
that Law Number 13 of 2003 concerning Labor as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation requires derivative regulations that are in accordance with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5f97659-68df-4c21-87f6-28fc4bbc037a","actionData","errors"]