[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5ef591b-021c-4725-8cca-13658af130b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-02-05","effective_date","2018-02-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan - barang - milik - daerah
2018
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD 2018 (1) : 44 Hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang\r\nMilik Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang\r\nMilik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 \r\ntentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n17 \r\n2007 \r\nTahun \r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah\r\nserta dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan\r\npemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan\r\nterhadap masyarakat Kabupaten Kuningan, Pemerintahan\r\nDaerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKuningan Nomor \r\ntentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor \r\n30 \r\n2013 \r\nTahun \r\n10 \r\nTahun \r\n2010 Ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah;\r\nbahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27\r\nTahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah\r\ndan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n19 \r\n2016 \r\nTahun \r\ntentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor \r\n30 \r\nTahun \r\n2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKuningan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang\r\nMilik Daerah, perlu ditinjau kembali dan dilakukan\r\npenyesua1an; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten\r\nPurwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan\r\nDaerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa\r\nBarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968\r\nNomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 2851); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor \r\n1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun\r\n2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor \r\n/ \r\nTahun\r\n2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden\r\nNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa\r\nPemerintah (Lembaran Negara Republik \r\n4 \r\nIndonesia \r\nTahun 2015 Nomor 5); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana \r\ntelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang\r\nPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang \r\npenyelenggaraan reklamePengelolaan Barang Milik Daerahatasan istilah yang digunakan dalam \r\npengaturannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018. \n 44 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 30 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kuningan. Latar belakangnya adalah untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, menyesuaikan dengan peraturan pemerintah terbaru, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah memberikan pedoman pengelolaan, mewujudkan tertib administrasi, menciptakan efisiensi dan efektivitas penggunaan, menyusun neraca kekayaan daerah, memberikan informasi status hukum barang, memudahkan evaluasi kinerja, dan mengamankan barang milik daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Pejabat Pengelolaan Barang:** Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan, Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang, dan Kepala SKPD sebagai pengguna barang, dengan rincian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.\n2. **Ruang Lingkup Pengelolaan:** Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.\n3. **Pemanfaatan Barang Milik Daerah:** Sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur, dengan ketentuan terkait jangka waktu, tarif, dan perjanjian.\n4. **Pemindahtanganan Barang Milik Daerah:** Penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah, dengan ketentuan terkait persetujuan DPRD, lelang, dan persyaratan lainnya.\n5. **Penatausahaan Barang Milik Daerah:** Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:\n a. pemanfaatan barang milik daerah yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan pemanfaatan barang milik daerah dengan ketentuan pengelola barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan:\n 1. usulan kontribusi dari pemanfaatan barang milik daerah; dan\n 2. laporan hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.\n b. tukar menukar barang milik daerah yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima barang milik daerah dengan aset pengganti antara pengelola barang dengan mitra tukar menukar dengan ketentuan:\n 1. pengelola barang memastikan nilai barang pengganti sekurang-kurangnya sama dengan nilai barang milik daerah yang dipertukarkan; dan\n 2. pengelola barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tukar menukar tersebut.\n2. Bupati dapat menerbitkan persetujuan penghapusan atas barang milik daerah yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.\n3. Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pelaksanaan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam pemanfaatan atau tukar menukar tersebut.\n4. Seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.\n5. Seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang milik daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n6. Dalam hal peraturan perundang-undangan tentang Badan Layanan Umum Daerah belum mengatur pengelolaan dan/atau pemanfaatan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), pengelolaan dan pemanfaatannya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.\n7. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang milik daerah yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUNINGAN
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to orderly administer the Management of Regional Assets, the Government has stipulated Government Regulation Number 6 of 2006 on the Management of State/Regional Assets as amended by Government Regulation Number 38 of 2008 on Amendments to Government Regulation Number 6 of 2006 on the Management of State/Regional Assets and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 17 of 2007 on Technical Guidelines for the Management of Regional Assets and in order to improve the quality of governance, implementation of development and services to the community of Kuningan Regency, the Regional Government has stipulated Regional Regulation of Kuningan Regency Number 30 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5ef591b-021c-4725-8cca-13658af130b4","actionData","errors"]