[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5e18bd0-10e1-4749-b9d1-b8d5aac7413a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 29 Tahun 2003","number","29","year","2003","published_date","2003-03-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang Sidempuan","place_of_enactment","Padang Sidempuan","theme","Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi - Parkir - di - Tepi - Jalan - Umum
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2003/ No.29
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa dalam bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padang sidempuan didalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu disukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), b. Bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber PAD Kota Padangsidempuan, c. bahwa pelaksanaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk dalam kewenangan daerah, yang membutuhkan biaya pembangunan sarana dan prasarana fisik dan operasional, dan yang dapat diharapkan menjadi sumber PAD Kota Padangsidempuan dengan pengaturan tentang Retribusi Parkir di tepi jalan Umum . \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000,Sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Keputusan Peresiden Nomor 44 Tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 , Keputusan Menteri Perhubungan Nomor K1vf 66 Tahun 1993 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 , Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 24 Tahun 2001 . \n Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI, JENIS RETRIBUSI, WILAYAH PEMUNGUTAN, KETENTUAN PARKIR, KETENTUAN TARIF RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN, TATACARA PEMBAYARAN, TATACARA PENAGIHAN, TATA CARA PERITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI, KADALUARSA, TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA, SANKSI ADMINISTRASI, KETENTUAN PIDANA, KETENTIJAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2003. \n 10 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan ini mengatur tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Latar belakangnya adalah untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidimpuan. Retribusi parkir dianggap sebagai sumber PAD yang penting karena pelayanan parkir di tepi jalan umum memerlukan biaya pembangunan sarana dan prasarana. Peraturan ini mengatur tentang nama, obyek, subyek, dan jenis retribusi, wilayah pemungutan, ketentuan parkir, tarif retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran, tata cara penagihan, tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kadaluarsa, dan tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di tempat parkir. Tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis kendaraan, dengan opsi tarif parkir sekali parkir dan tarif berlangganan bulanan. Pemerintah Pusat/Daerah dan kendaraan dinas tertentu dibebaskan dari retribusi. Retribusi dipungut menggunakan karcis atau SKRD dan disetor ke Kas Daerah. Wajib retribusi dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga. Retribusi yang terutang dapat ditagih dengan Surat Paksa jika tidak dibayar pada waktunya. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PADANGSIDIMPUAN CITY
REGIONAL REGULATION OF PADANGSIDIMPUAN CITY
NUMBER 29 YEAR 2003
ABOUT
PARKING RETRIBUTION ON THE SIDE OF PUBLIC ROADS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANGSIDIMPUAN

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement Regional Autonomy and Decentralization, the Government of Padangsidimpuan City in the implementation of Government and Development needs to be supported by Local Revenue (PAD);
that Retribution is one of the sources of PAD of Padangsidimpuan City;
that the implementation of Parking services on the side of Public Roads is included in the Regional Authority, which requires the cost of developing physical and operational facilities and infrastructure, and which can be expected to be a source of PAD of Padangsidimpuan City with regulations regarding Parking Retribution on the Side of Public Roads;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5e18bd0-10e1-4749-b9d1-b8d5aac7413a","actionData","errors"]