[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5d9f3c1-6b1a-4eb2-a993-8f3e2cd26edd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH\r\nNOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-07-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Probolinggo","place_of_enactment","Probolinggo","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH\r\nNOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lembaga masyarakat
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kota Probolinggo Tahun 2020 No 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH\r\nNOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga\r\nKemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang berlaku\r\nmutatis mutandis terhadap pembentukan Lembaga\r\nKemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan,\r\nmaka materi muatan Peraturan Daerah Kota Probolinggo\r\nNomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan\r\nKelurahan, perlu disesuaikan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a, perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Nomor\r\n1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 \n peraturan ini mengatur mengenai perubahan Peraturan Daerah Nomor\r\n1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; perubahan antara lain: pasal 4 jenis LKK; pasal 10 terkait masabakti pengurus \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020. \n mengubah Peraturan Daerah Nomor\r\n1 Tahun 2018 \n jumlah 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 30)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang juga berlaku untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan. Oleh karena itu, materi muatan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 perlu disesuaikan.

Ketentuan Substansial:

Perubahan Pasal 1: Penambahan definisi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
Perubahan Pasal 4: Penegasan jenis LKK meliputi RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan LPM. Persyaratan pembentukan LKK mencakup asas Pancasila dan UUD 1945, berkedudukan di Kelurahan, bermanfaat bagi masyarakat, memiliki kepengurusan tetap, sekretariat tetap, dan tidak berafiliasi pada partai politik. Pengurus LKK terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bidang sesuai kebutuhan. Masa jabatan pengurus LKK adalah 5 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan.
Perubahan Pasal 10, 15, 28, dan 32: Masa bakti pengurus RT/RW, LPM, Karang Taruna, dan LKL adalah 5 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa bakti.
Penyisipan BAB VIIIA dan Pasal 32A: Penambahan pengaturan mengenai Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat kelurahan dan dikelola oleh pengelola Posyandu. Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Masa bakti pengurus Posyandu adalah 5 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa bakti.
Perubahan Pasal 40: Pembinaan dan pengawasan terhadap LKK dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang dapat dilimpahkan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat.

","transitional_provisions","1. LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini, diakui sah keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PROBOLINGGO
EAST JAVA PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF PROBOLINGGO CITY
NUMBER 4 OF 2020
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 1 OF 2018 REGARDING URBAN VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PROBOLINGGO,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Customary Institutions, which applies mutatis mutandis to the formation of Urban Village Community Institutions and Urban Village Customary Institutions, the content of Regional Regulation of Probolinggo City Number 1 of 2018 concerning Urban Village Community Institutions needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to amend Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Urban Village Community Institutions;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5d9f3c1-6b1a-4eb2-a993-8f3e2cd26edd","actionData","errors"]