[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5d9bd6e-b042-40db-b7ae-691c28dd4298","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaimana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Setiap Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaimana Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-02-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kaimana","place_of_enactment","Kaimana","theme","Penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Setiap Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DAU
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Setiap Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-\r\n1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020. \n Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020. \n peraturan bupati ini mengatur tentang penetapan DAU tambahan bagi setiap kelurahan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Bupati Kabupaten Kaimana Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun anggaran 2020.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan DAU (Dana Alokasi Umum) Tambahan Bantuan Pendanaan untuk setiap kelurahan di Kabupaten Kaimana. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 terkait tata cara penyampaian dokumen dan format laporan DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020. Tujuan dari pendanaan ini adalah untuk mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Daerah mengalokasikan pendanaan kelurahan setiap tahun anggaran dalam APBD.
Pendanaan kelurahan dialokasikan paling sedikit sebesar dana kampung terendah yang diterima oleh kampung di kabupaten, ditambah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
Penetapan besaran pendanaan kelurahan didasarkan pada asas merata dan adil atau proporsional.
Besaran pendanaan kelurahan yang diterima oleh masing-masing kelurahan adalah pagu yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
Rincian kegiatan dan biaya tercantum dalam Lampiran II.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAIMANA
WEST PAPUA PROVINCE

REGULATION OF THE REGENT OF KAIMANA
NUMBER 3 OF 2020
CONCERNING
DETERMINATION OF ADDITIONAL GENERAL ALLOCATION FUND FOR FUNDING ASSISTANCE TO EACH URBAN VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAIMANA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n That fulfilling the provisions of Article 3 paragraph (2) of the Regulation of the Director General of Financial Balance Number PER-1/PK/2020 concerning Procedures for Submitting Documents and Formats for Reporting Additional General Allocation Funds for the 2020 Fiscal Year. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province (State Gazette of 2001 Number 135). \n Law Number 26 of 2002 concerning the Establishment of Sarmi Regency, Keerom Regency, South Sorong Regency, Raja Ampat Regency, Bintang Mountains Regency, Yahukimo Regency, Tolikara Regency,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5d9bd6e-b042-40db-b7ae-691c28dd4298","actionData","errors"]