[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5d6a1c6-5b0a-483a-aaa3-0cefad202a5a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2017-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Merangin","place_of_enactment","Bangko","theme","PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN - BADAN USAHA MILIK DAERAH
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n - Berdasarkan bahwa dalam rangka menggali potensi daerah serta memaksimalkan\r\npelayanan terhadap kebutuhan masyarakat diperlukan Badan Usaha Milik Daerah\r\nyang berbentuk perusahaan daerah dan perseroan terbatas yang mempunyai visi\r\nselain untuk manfaat ekonomi sekaligus juga mempunyai fungsi pelayanan\r\npublik. Melalui BUMD keberadaan aset daerah dapat dikelola oleh perusahaan\r\ndaerah dan perseroan terbatas secara efektif dan efisien untuk meningkatkan\r\nPendapatan Asli Daerah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\ntentang pemerintahan Daerah pembentukan Badan Usaha Milik daerah harus\r\ndengan Peraturan Daerah maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPembentukan Badan Usaha Milik Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 12\r\nTahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1965;\r\nUU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 9 Tahun 1995; UU Nomor 28 Tahun 1999;\r\nUU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14\r\nTahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004;\r\nUU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUU Nomor 2 Tahun 2015; dan PP Nomor 58 Tahun 2005 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud dan tujuan; pembentukan\r\nBUMD meliputi nama dan logo perseroan, tempat kedudukan, asset, neraca,\r\nkegiatan usaha, modal dan saham, organisasi, dan kepegawaian;\r\nprinsip pengelolaan; penetapan dan penggunaan laba bersih; penggabungan,\r\npeleburan, pengambilalihan dan pemisahan; pembubaran dan likuidasi;\r\npemeriksaan terhadap perseroan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan\r\nketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2017. \n Penjelasan 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas. Pembentukan BUMD ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel, meningkatkan daya guna aset daerah, mengembangkan investasi daerah, memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membantu menggerakkan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait pembentukan dan pengelolaan BUMD, termasuk:

Nama dan Logo Perseroan: Nama Perseroan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sementara nama panggilan (called name) dan logo ditetapkan dalam RUPS.
Tempat Kedudukan: Kantor pusat Perseroan berkedudukan di Kabupaten Merangin.
Aset: Aset Perseroan berasal dari aset Perusahaan Daerah, yang merupakan penyertaan modal Daerah dan dicatat dalam Neraca Perseroan.
Kegiatan Usaha: Bidang kegiatan usaha Perseroan meliputi perkebunan, pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan, pariwisata, BPR, dan usaha lainnya.
Modal dan Saham: Modal dasar Perseroan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Komposisi saham terdiri dari Pemerintah Daerah (paling banyak 51%) dan pemegang saham lainnya (paling sedikit 49%).
Organisasi: Organ Perseroan terdiri atas RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.
Kepegawaian: Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris.

Perseroan wajib melaksanakan prinsip peningkatan kinerja dan produktivitas usaha, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), dan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.

Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS. Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.

","transitional_provisions","1. Pembentukan Perseroan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.\n2. Selama proses pembentukan Perseroan, Perusahaan Daerah masih menjalankan kegiatan perusahaan untuk menyelesaikan permasalahannya, meliputi kegiatan pengamanan dan pemeliharaan aset, menyelesaikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga serta penyusunan laporan keuangan penutup Perusahaan Daerah.\n3. Direksi Perusahaan Daerah melaporkan hasil penyelesaian masalah kepada Bupati setiap triwulan.\n4. Jika Direksi Perusahaan Daerah tidak dapat menyelesaikan permasalahan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, aset tidak lancar yang tidak dapat didayagunakan oleh Perseroan, dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.\n5. Setelah Perusahaan Daerah menyelesaikan permasalahan, Perusahaan Daerah dinyatakan bubar.\n6. Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MERANGIN
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MERANGIN REGENCY
NUMBER 6 OF 2015
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF REGIONAL-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MERANGIN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to explore the potential of the region and maximize services to the needs of the community, it is necessary to have Regional-Owned Enterprises in the form of regional companies and limited liability companies that have a vision not only for economic benefits but also have a public service function;
that through Regional-Owned Enterprises, the existence of regional assets can be managed by regional companies and limited liability companies effectively and efficiently to increase Regional Original Income;
that based on Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the establishment of Regional-Owned Enterprises must be by Regional Regulation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5d6a1c6-5b0a-483a-aaa3-0cefad202a5a","actionData","errors"]