[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5cadb1e-6aed-4f7c-a1b3-b514d9fdd523","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-08-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Penataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penataan - dan - pemberdayaan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kab Kolaka No. 5 Tahun 2018 No Registrasi 5/83/2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki\r\nperanan penting dalam menopang pertumbuhan\r\nekonomi daerah dengan menyerap banyak tenaga\r\nkerja sehingga dapat mengurangi angka\r\npengangguran;\r\nb. bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka memeiliki\r\ntugas dan tanggung jawab untuk memberikan\r\nperlindungan, pemberdayaan, pembinaan dan\r\npengembangan terhadap pelaku Usaha Mikro,\r\nKecil dan Menengah, sehingga dapat\r\nmeningkatkan kegiatan usahanya dalam rangka\r\nmenggerakkan perekonomian di Kabupaten\r\nKolaka;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Penataan\r\ndan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan\r\nMenengah. \n 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang\r\nUsaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4866);\r\n4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang\r\nPerdagangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5512);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun\r\n2015 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013\r\ntentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20\r\nTahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan\r\nMenengah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5404); \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM \r\nBAB II\r\nASAS DAN TUJUAN \r\nBAB III\r\nKRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH \r\nBAB IV\r\nPERLINDUNGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH \r\nBAB V\r\nPENATAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN\r\nMENENGAH \r\nBAB VI\r\nKEMITRAAN \r\nBAB VII\r\nPEMASARAN \r\nBAB VIII\r\nPEMBINAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH \r\nBAB IX\r\nPERAN PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT \r\nBAB X\r\nSANKS! ADMINISTRASI\r\nBAB XI\r\nKETENTUAN PIDANA \r\nBAB IX\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kolaka. Latar belakangnya adalah peran penting UMKM dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi pengangguran. Pemerintah Kabupaten Kolaka memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengembangan terhadap pelaku UMKM.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Asas dan tujuan penataan dan pemberdayaan UMKM, yang meliputi kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi daerah.
Kriteria UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.
Perlindungan pasar bagi UMKM, termasuk pencegahan penguasaan pasar, perlindungan atas usaha strategis, perlindungan dari diskriminasi, bantuan konsultasi hukum, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan dan usaha, penguatan pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan pemasaran.
Tugas Bupati dalam pemberdayaan UMKM, meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan daerah, penanganan masalah, koordinasi peraturan, pelaksanaan program, koordinasi pengembangan kelembagaan dan SDM, pemantauan dan evaluasi program, serta penyampaian informasi.
Pembiayaan UMKM dari APBD, penyisihan laba BUMD, anggaran tanggung jawab sosial perusahaan, hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah.
Kemitraan antara UMKM dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
Fasilitasi pemasaran UMKM di dalam dan luar negeri melalui kontak dagang, pameran produk, dan promosi.
Pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM yang telah memperoleh Izin Usaha.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lainnya.\n2. Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah dan diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOLAKA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
CONCERNING
STRUCTURING AND EMPOWERMENT OF MICRO, SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOLAKA,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that Micro, Small and Medium Enterprises have an important role in supporting regional economic growth by absorbing a lot of labor so as to reduce unemployment;
that the Kolaka Regency Government has the duty and responsibility to provide protection, empowerment, guidance and development to Micro, Small and Medium Enterprises, so as to improve their business activities in order to drive the economy in Kolaka Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Structuring and Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5cadb1e-6aed-4f7c-a1b3-b514d9fdd523","actionData","errors"]