[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5c99dd5-c85c-4642-a7be-cfcaefe93fd8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang No. 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang","place_of_enactment","Pangkajene Sidenreng","theme","Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETERBUKAAN INFORMASI
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5, TLD NO.40
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Sidenreng Rappang
ABSTRAK:	\n \n Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik ; masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sepanjang informasi publik yang hendak diperolehnya tersebut bukan informasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk diberikan, atau diumumkan kepada masyarakat,karena jika diberikan atau diumumkan akan membahayakan kepadakepentingan publik atau meresahkan kehidupan masyarakat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia \r\n5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers \r\n6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik \r\n8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.\r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2014. \n 35 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, serta sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik. Masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Asas dan tujuan keterbukaan informasi publik.
Hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik serta badan publik daerah dan badan publik lainnya.
Jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik daerah dan badan publik lainnya, termasuk informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat.
Informasi yang dikecualikan.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik daerah dan badan publik lainnya, termasuk tanggung jawab dan wewenangnya.
Mekanisme memperoleh informasi.
Komisi Informasi, termasuk fungsi, kedudukan, susunan, tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban.
Keberatan dan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Kabupaten.
Hukum acara Komisi, termasuk mediasi dan ajudikasi.
Gugatan ke pengadilan dan kasasi.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta membangun sistem informasi dan dokumentasi yang baik. Badan Publik Daerah wajib menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).\n2. Pejabat Badan Publik yang berwenang yang dengan sengaja tidak menyediakan Informasi Publik sesuai peraturan, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).\n3. Tindakan melawan hukum menghancurkan/merusak/menghilangkan dokumen Informasi Publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIDENRENG RAPPANG
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SIDENRENG RAPPANG REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2014
CONCERNING
PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN THE IMPLEMENTATION OF
GOVERNMENT ADMINISTRATION IN SIDENRENG RAPPANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIDENRENG RAPPANG,

\n\n \n \n

Considering:

that public information disclosure is a means of realizing good and democratic governance, as well as a means of public oversight of public policy;
that the public is guaranteed the right to obtain public information as long as the public information to be obtained is not information prohibited by laws and regulations from being given, or announced to the public, because if given or announced it will endanger the public interest or disturb the life of the community;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5c99dd5-c85c-4642-a7be-cfcaefe93fd8","actionData","errors"]