Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2006

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kotapraja Tegal tanggal 12 Juni 1957 tentang Penjualan Minuman yang Mengandung Alkohol. 2. Peraturan Daerah Kotamadya Tegal tanggal 17 September 1968 Nomor 37 / DPRD - GR / PD. / 68 tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotapraja Tegal tentang Penjualan Minuman Yang Mengandung Alkohol. 3. Peraturan Daerah Tingkat II (Kotamadya) Tegal Nomor 05 Tahun 1978 tentang Mengubah Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kotapraja Tegal tentang Penjualan Minuman Yang Mengandung Alkohol.

Peraturan Daerah Kota Tegal ini mengatur tentang larangan minuman beralkohol. Latar belakangnya adalah bahwa minuman beralkohol bertentangan dengan norma agama dan moral bangsa, dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman, perilaku seseorang, serta membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menghindarkan warga masyarakat dari pengaruh minuman beralkohol dan melindungi masyarakat dari kehancuran akhlak.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi larangan memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, menyediakan, menyajikan, menggunakan, mengirimkan, mengangkut, dan memasukkan minuman beralkohol ke dalam wilayah Kota Tegal. Selain itu, setiap orang dilarang mabuk dan/atau mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut secara terkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Peraturan ini juga mengatur penggolongan minuman beralkohol berdasarkan kadar ethanol (C2H5OH), yaitu golongan A (1% - 5%), golongan B (5% - 20%), golongan C (20% - 55%), dan minuman beralkohol yang tidak termasuk dalam golongan A, B, dan C termasuk di dalamnya minuman beralkohol tradisional dan hasil oplosan.

(-)

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta). Pelanggaran juga disertai dengan perampasan barang-barang yang terkait untuk dimusnahkan.