[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5c45cdf-ff95-47b1-b0e6-e56bbb7d6584","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-07-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palu","place_of_enactment","Palu","theme","PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanganan gelandangan dan pengemis
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/NO.3, TLD NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
ABSTRAK:	\n \n bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan; bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum; bahwa penanganan gelandangan dan pengemis wajib menghormati hak asasi manusia dan diarahkan agar gelandangan dan pengemis mampu mencapai taraf hidup dan penghidupan yang layak sebagai warga Negara Indonesia; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang karakteristik umum dan penanganan gelandangan dan pengemis, peran serta masyarakat, pembiayaan, dan larangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018. \n 14 halaman; Penjelasan 11 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum dengan menangani gelandangan dan pengemis secara efektif, terpadu, dan berkesinambungan, serta menghormati hak asasi manusia. Latar belakangnya adalah kewajiban pemerintah untuk menjamin kesejahteraan warga negara dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan seperti gelandangan dan pengemis.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Jenis Penanganan:** Penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan melalui upaya preventif, represif, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.\n2. **Upaya Preventif:** Meliputi pelatihan keterampilan, peningkatan kesehatan, fasilitasi tempat tinggal, peningkatan pendidikan, penyuluhan, bimbingan sosial, dan bantuan sosial.\n3. **Upaya Represif:** Meliputi penertiban, penjangkauan, pembinaan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS), dan pelimpahan.\n4. **Upaya Rehabilitasi Sosial:** Meliputi motivasi, perawatan, pelatihan vokasional, bimbingan mental spiritual dan fisik, konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan rujukan. Rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi sosial awal di RPS dan rehabilitasi sosial lanjutan.\n5. **Upaya Reintegrasi Sosial:** Meliputi bimbingan resosialisasi, koordinasi antar pemerintah daerah, pemulangan, dan pembinaan lanjutan.\n\nPeraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis, serta pembiayaan yang dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah. Selain itu, terdapat larangan melakukan pergelandangan dan pengemisan, memperalat orang lain untuk tujuan tersebut, serta memberi uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 21 huruf a (pergelandangan dan/atau pengemisan) dapat dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 21 huruf a secara berkelompok dapat dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 21 huruf b (memperalat orang lain) dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 21 huruf c (mengajak, membujuk, dll.) dapat dikenai pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 22 (memberi uang/barang kepada gelandangan/pengemis di tempat umum) dapat dikenai pidana kurungan paling lama 10 hari atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALU
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PALU CITY
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
HANDLING OF HOMELESS AND BEGGARS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALU,

\n\n \n \n

Considering:

that the government has an obligation to
guarantee and promote the welfare of every citizen
and protect vulnerable groups;
that homeless people and beggars are
vulnerable people who live in poverty,
deficiency, limitations, inequality and live
unworthily and undignified, the handling of
homeless people and beggars needs to be done with
effective, integrated, and
sustainable measures and have legal certainty
and pay attention to the dignity of
humanity, to realize social welfare
and public order;
that handling homeless people and beggars must
respect human rights and be directed so that
homeless people and beggars are able to reach a level
decent living and livelihood as citizens of
the State of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5c45cdf-ff95-47b1-b0e6-e56bbb7d6584","actionData","errors"]