[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5bbc012-0409-44fc-bbff-08227f878133","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Industri dan Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-01-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara","place_of_enactment","Lasusua","theme","Retribusi Izin Industri dan Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - IZIN - INDUSTRI - PERDAGANGAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2008/No. 7, LL 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Industri dan Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang tertuang dalam pasal 18 ayat (4), maka dirasa perlu mengadakan pengaturan dibidang Retribusi sesuai dengan semangat Otonomi Daerah; \r\nRetribusi Izin Industri dan Perdagangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara; \r\nBerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu diditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Industri dan Perdagangan Kabupaten Kolaka Utara; \n UU No 2 Tahun 1981; UU No 8 Tahun 1981; UU No 3 Tahun 1982; UU No 5 Tahun 1984; UU No 1 Tahun 1995; UU No 34 Tahun 2000; UU No 29 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No 3 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; PP No 66 Tahun 2001; PP No Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 130/MPP/KEP/10/1997; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 359/MPP/KEP/10/1997; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 360/MPP/KEP/10/1997; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 361/MPP/KEP/10/1997; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 160/MPP/KEP/10/1998; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 590/MPP/KEP/10/1999; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 591/MPP/KEP/10/1999. \n 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek; 3. Perizinan; 4. Golongan Retribusi; 5. Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 6. Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. tata Cara pemungutan; 8. Wilayah Pemungutan; 9. Sanksi Administrasi; 10. Tata Cara Pembayaran; 11. Tata Cara penagihan; 12. Kadaluwarsa; 13. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa; 14. Pengawasan; 15. Ketentuan Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2008. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Industri dan Perdagangan di Kabupaten Kolaka Utara. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**: Retribusi Izin Industri dan Perdagangan merupakan retribusi perizinan tertentu yang dipungut atas jasa pelayanan perizinan di sektor industri dan perdagangan. Objek retribusi adalah setiap jasa pelayanan perizinan di sektor tersebut, dan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan perizinan.\n2. **Perizinan**: Mengatur persyaratan untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Industri (STDI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP).\n3. **Golongan Retribusi**: Retribusi Izin Industri dan Perdagangan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu yang diperuntukkan bagi dunia usaha sektor industri dan perdagangan.\n4. **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi usaha, modal kerja, nilai investasi, serta sektor kegiatan usaha.\n5. **Prinsip Penetapan, Struktur, dan Besarnya Tarif Retribusi**: Tarif retribusi ditetapkan untuk mengganti biaya administrasi, biaya pembinaan, dan biaya pengawasan di sektor industri dan perdagangan. Struktur dan besaran tarif retribusi diatur berdasarkan jenis izin dan skala usaha.\n6. **Tata Cara Pemungutan**: Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan hasilnya disetor ke Kas Daerah. Petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar 5%.\n7. **Wilayah Pemungutan**: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah Retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA UTARA REGENCY
NUMBER 07 OF 2008
ON
LOCAL FEE FOR INDUSTRIAL AND TRADE PERMITS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KOLAKA UTARA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that with the enactment of Law Number 34 of 2000, on Amendments to Law Number 18 of 1997, on Regional Taxes and Regional Fees, as stated in Article 18 paragraph (4), it is deemed necessary to make arrangements in the field of Regional Fees in accordance with the spirit of Regional Autonomy;
that the Local Fee for Industrial and Trade Permits is an important source of Regional Revenue to finance the implementation of Government, Development and Community development in Kolaka Utara Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Local Fee for Industrial and Trade Permits of Kolaka Utara

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5bbc012-0409-44fc-bbff-08227f878133","actionData","errors"]