[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5b7a174-100a-4f96-943b-7d0ec45c28e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2010-06-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IRIGASI
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, BD.2010/No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan kemanfaatan Sumber Daya Air yang\r\nberkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat utamanya\r\ndalam mengatur dan menjamin ketersediaan air irigasi kepada petani\r\npemakai air dan pihak yang berkepentingan perlu pengaturan mengenai\r\nirigasi; bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor\r\n20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pengawasan pengembangan dan\r\npengelolaan sistem irigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang diatur\r\ndalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a\r\ndan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; \n Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan fungsi, ruang lingkup, azas dan prinsip, kelembagaan pengelolaan irigasi dan forum koordinasi, wewenang dan tanggung jawab, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat petani dalam PPSIP, pengelolaan air irigasi, pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan aset, pembiayaan, alih fungsi lahan irigasi, kerjasama, pengendalian dan pengawsan, penyidikan, ketentuan pidana.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2010. \n 46 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 Seri D Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi bertujuan untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Sukoharjo. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan, terutama dalam menjamin ketersediaan air irigasi bagi petani. Pengaturan ini mencakup kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan masyarakat petani, pengelolaan air irigasi, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan aset irigasi, pembiayaan irigasi, serta pengendalian dan pengawasan irigasi.\n\nKetentuan substansial meliputi pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi seperti Instansi Pengelola Irigasi, P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), dan Komisi Irigasi Daerah. Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, memberikan izin penggunaan air tanah untuk irigasi, serta menjaga efektivitas pelaksanaan pengembangan sistem irigasi. Masyarakat petani bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.\n\nPeraturan ini juga mengatur hak guna air untuk irigasi, penyediaan air irigasi, pengaturan air irigasi, drainase, dan penggunaan air untuk irigasi langsung dari sumber air. Pengembangan jaringan irigasi meliputi pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dengan memperhatikan rencana pengelolaan sumber daya air dan pembangunan pertanian. Pengelolaan jaringan irigasi mencakup operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Aset irigasi dikelola melalui inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan aset irigasi.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 50 ayat (3), Pasal 51, dan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n2. Pelanggaran Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi jaringan irigasi atas beban biaya pelanggar.\n3. Jika pelanggaran mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SUKOHARJO REGENCY GOVERNMENT
SUKOHARJO REGENCY REGULATION
NUMBER 4 OF 2010
CONCERNING
IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKOHARJO,

Considering:

that to realize the benefits of sustainable Water Resources for the greatest prosperity of the people, especially in regulating and ensuring the availability of irrigation water to water user farmers and interested parties, it is necessary to regulate irrigation;
that according to the provisions of Article 85 paragraph (7) of Government Regulation Number 20 of 2006 concerning Irrigation, supervision of the development and management of irrigation systems is carried out by the Regional Government which is regulated in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Irrigation;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5b7a174-100a-4f96-943b-7d0ec45c28e6","actionData","errors"]