[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5a32c6f-595f-422a-8f6b-432dca99d308","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2019","number","3","year","2019","published_date","2019-05-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara","place_of_enactment","Kwandang","theme","Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketertiban umum
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2019/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini di bentuk dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib,tentram,nyaman,bersih,dan indah dan seiring adanya perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat berdampak pada tata kehidupan di dalam masyarakat serta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf dalan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini adalah UU NO.11 tAHUN 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketertiban Umum termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, ketertiban umum, pelaksanaan oprasional penertiban,partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019. \n Terdiri dari 20 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah di Kabupaten Gorontalo Utara. Latar belakangnya adalah perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang berdampak pada tata kehidupan, sehingga pemerintah daerah perlu bersinergi dengan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketertiban umum, meliputi:

Tertib Fasilitas Umum: Kewajiban menjaga dan memelihara fasilitas umum, larangan mengotori, merusak, atau merubah bentuk fasilitas umum.
Tertib Lalu Lintas dan Jalan: Pengaturan pemanfaatan jalan dan fasilitas jalan sesuai peruntukannya, pengaturan rambu lalu lintas dan marka jalan, larangan merusak rambu lalu lintas, larangan menutup jalan tanpa izin, kewajiban menggunakan kendaraan yang laik jalan, larangan mengotori jalan, larangan berjualan di jalan, dan larangan bertempat tinggal di fasilitas umum.
Tertib Lingkungan: Penetapan kawasan jalur hijau, larangan merusak jalur hijau, larangan berbuat gaduh, larangan membuang sampah sembarangan, dan larangan membuat kandang hewan tanpa izin.
Tertib Sungai, Drainase, dan Sumber Air: Larangan membuang limbah ke sungai, larangan mempersempit saluran air, dan larangan memasang karamba tanpa izin.
Tertib Usaha: Kewajiban memiliki izin usaha dan larangan melakukan kegiatan usaha tanpa izin.
Tertib Tempat Hiburan dan Tempat Keramaian: Kewajiban memiliki izin untuk menyelenggarakan tempat hiburan dan kegiatan keramaian.
Tertib Sosial: Larangan meminta sumbangan tanpa izin, larangan menyelenggarakan undian tanpa izin, larangan mengemis, larangan berada di tempat umum bagi penderita penyakit tertentu, larangan berbuat asusila, dan larangan melakukan perjudian.
Tertib Kependudukan: Kewajiban memiliki kartu tanda penduduk, kewajiban melaporkan diri bagi pendatang, dan kewajiban melaporkan penghuni rumah kost.

Peraturan ini juga mengatur pelaksanaan operasional penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, partisipasi masyarakat dalam melaporkan gangguan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran Pasal 3 ayat (3) dipidana kurungan maksimal 3 bulan dan/atau denda maksimal Rp5.000.000,00.\n2. Pelanggaran Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 23, dan Pasal 24 dipidana kurungan maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp10.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH GORONTALO
THE PROVINCE OF GORONTALO

REGIONAL REGULATION OF NORTH GORONTALO REGENCY
NUMBER 3 OF 2019
ON
PUBLIC ORDER

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to realize an orderly, peaceful, comfortable, clean, and beautiful community life, it is necessary to have regulations in the field of public order that are able to protect the community;
that along with the development of community dynamics and needs, it has an impact on the order of life in the community so that the Regional Government together with the community need to synergize in the implementation of public order;
that in accordance with the provisions in Article 12 paragraph (1) letter in Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times last by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5a32c6f-595f-422a-8f6b-432dca99d308","actionData","errors"]