[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5994318-a5f0-449a-8b34-c5a436ddefa0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan No. 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2011-01-24","effective_date","2011-02-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang Sidempuan","place_of_enactment","Padang Sidempuan","theme","Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI JASA umum
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan \r\nkewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan \r\nkewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem \r\npenyelenggaraan pemerintahan negara; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang \r\nNomor 4 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; \r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun \r\n2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah \r\nNomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor \r\n58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan \r\nPemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n29 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005; \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri \r\nNomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun \r\n2007; Peraturan Daerah Kota Padangsisimpuan Nomor 9 Tahun 2005; \r\nPeraturan Daerah Kota Padangsisimpuan Nomor 01 Tahun 2008; Peraturan \r\nDaerah Kota Padangsisimpuan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah \r\nKota Padangsisimpuan Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota \r\nPadangsisimpuan Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota \r\nPadangsisimpuan Nomor 06 Tahun 2008. \n Perda mengatur tentang :\r\nBab I : Ketentuan Umum\r\nBab II : Jenis Retribusi Jasa Umum\r\nBab III : Retribusi Pelayanan Kesehatan\r\nBab IV : Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan\r\nBab V : Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk \r\ndan Akta Catatan Sipil\r\nBab VI : Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat\r\nBab VII : Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum\r\nBab VIII : Retribusi Pelayanan Pasar\r\nBab IX : Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor\r\nBab X : Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran\r\nBab XI : Retribusi Penggantian Biaya Cetak\r\nBab XII : Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus\r\nBab XIII : Retribusi Pengolahan Limbah Cair\r\nBab XIV : Golongan Retribusi\r\nBab XV : Pemungutan Retribusi\r\nBab XVI : Pengembalian Kelebihan Pembayaran\r\nBab XVII : Kedaluwarsa Penagihan\r\nBab XVIII : Pembukuan dan Pemeriksaan\r\nBab XIX : Wilayah Pemungutan Retribusi\r\nBab XX : Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang\r\nBab XXI : Tata Cara Penagihan\r\nBab XXII : Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi\r\nBab XXIII : Pengawasan\r\nBab XXIV : Penyidikan\r\nBab XXV : Ketentuan Pidana\r\nBab XXVI : Ketentuan Peralihan\r\nBab XXVII : Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2011. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum menetapkan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas.

Peraturan ini mengatur berbagai jenis retribusi jasa umum, termasuk retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyediaan dan/atau penyedotan kakus, serta pengolahan limbah cair. Setiap jenis retribusi diatur secara rinci mengenai nama, objek, subjek, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, serta struktur dan besarnya tarif.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan retribusi, pengajuan keberatan oleh wajib retribusi, dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan hasilnya disetor ke Kas Umum Daerah. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penerbitan SKRD.

","transitional_provisions","sanctions","(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PADANGSIDIMPUAN CITY
NUMBER: 04 OF 2010
ON
LOCAL SERVICE CHARGE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANGSIDIMPUAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the administration of local government is carried out by granting the widest possible authority, accompanied by the granting of rights and obligations to administer regional autonomy within a unified system of state governance;
that Local Service Charge is an important source of Local Own-Source Revenue (PAD) to finance the implementation of local government;
that in order to improve services to the community and regional independence, it is necessary to expand the object of local service charge and grant discretion in setting tariffs;
that the local service charge policy is implemented based on the principles of democracy, equality and justice, community participation and accountability,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5994318-a5f0-449a-8b34-c5a436ddefa0","actionData","errors"]