[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a58d2a88-d4a8-40dc-add7-2d5e7270da7c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-09-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Murung Raya","place_of_enactment","Puruk Cahu","theme","Pembentukan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

produk hukum
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2015/153
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka tertib administrasi\r\npembentukan produk hukum daerah di Kabupaten\r\nMurung Raya perlu dilakukan penyeragaman\r\nprosedur penyusunan produk hukum daerah\r\nsecara terencana, terpadu dan terkoordinasi. Untuk mewujudkan pembentukan produk\r\nhukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur\r\nketentuan mengenai tata cara pembentukan\r\nproduk hukum dalam penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah dari perencanaan,\r\npersiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan,\r\npengundangan, dan penyebarluasan yang sesuai\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan\r\nProduk Hukum. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun\r\n2014; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor\r\n02 Tahun 2008 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nMAKSUD DAN TUJUAN;\r\nBAB III\r\nPRODUK HUKUM DAERAH;\r\nBAB IV\r\nPEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH;\r\nBAB V\r\nPENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN;\r\nBAB VI\r\nPENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI;\r\nBAB VII\r\nEVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH;\r\nBAB VIII\r\nPENYEBARLUASAN PROLEGDA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH,\r\nDAN PERATURAN DAERAH;\r\nBAB IX\r\nPARTISIPASI MASYARAKAT;\r\nBAB X\r\nPEMBIAYAAN;\r\nBAB XI\r\nKETENTUAN LAIN-LAIN;\r\nBAB XII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 91 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terarah, sistematis, sinkron, dan harmonis. Kebijakan ini mencakup:

Asas Pembentukan: Produk hukum daerah harus dibentuk berdasarkan asas kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis, hierarki, materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Jenis dan Hierarki Peraturan: Mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk Perda Kabupaten.
Tahapan Pembentukan Perda: Meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penyelarasan, penetapan/pengesahan, klarifikasi/evaluasi, pengundangan, dan penyebarluasan.
Prolegda: Perencanaan penyusunan Perda dilakukan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
Penyusunan Perda: Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah, disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
Pembahasan dan Penetapan: Pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah melalui dua tingkat pembicaraan.
Peraturan Kepala Daerah dan PB KDH: Mengatur penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah.
Peraturan DPRD: Mengatur penyusunan Peraturan DPRD untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD.
Produk Hukum Bersifat Penetapan: Mengatur penyusunan Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
Pengesahan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi: Mengatur proses pengesahan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi produk hukum daerah.
Evaluasi dan Klarifikasi: Mengatur evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah, dan klarifikasi produk hukum daerah.
Penyebarluasan: Mengatur penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah.
Partisipasi Masyarakat: Memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembentukan Perda.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembiayaan pembentukan produk hukum daerah yang dibebankan pada APBD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MURUNG RAYA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MURUNG RAYA REGENCY
NUMBER 05 YEAR 2015
CONCERNING
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MURUNG RAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to orderly administer the formation of regional legal products in Murung Raya Regency, it is necessary to standardize the procedures for drafting regional legal products in a planned, integrated and coordinated manner;
that in order to realize the formation of legal products in the implementation of good and quality Regional Government, it is necessary to regulate the provisions regarding the procedures for forming legal products in the implementation of Regional Government from planning, preparation, formulation, discussion, ratification, promulgation, and dissemination in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a58d2a88-d4a8-40dc-add7-2d5e7270da7c","actionData","errors"]