[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a58b58ea-f270-45b0-b939-6a1a4d612974","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Semarang","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2003","number","9","year","2003","published_date","2003-09-29","effective_date","2003-09-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelayanan Kesehatan
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2003/NO.18
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II \r\nSemarang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pelayanan Kesehatan Calon Mempelai yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188. 3 / 85 / 1993 tanggal 10 Februari 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1993 Nomor 3 Seri B Nomor 2 tanggal 17 Februari 1993 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pelayanan \r\nKesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang disahkan dengan Surat Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor 188.3 I 197 I 1996 tanggal 21 Juni 1996 dan diundangkan daJam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun J 996 Nomor 13 Seri B Nomor 5 \r\ntanggal 21 Agustus 1996 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, untuk itu perlu untuk ditinjau kembali; \r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Semarang ; \n dasar hukum Perda ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 321 / Menkes / Per / IX/ 1978; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor \r\n22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 6842/MENKES.SKB/IX/ 1987; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 999 A I MENK.ES I SKB / Vlil / 2002; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2001 \n materi yang diatur dalam Perda ini adalah Obyek dan subyek Pelayanan, Persyaratan dan Tata Cara Pelayanan, Obyek dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Retribusi, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Pengaturan Pendapatan, serta Ketentuan Penyidikan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pelayanan Kesehatan Calon Mempelai.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Semarang. Maksud dari penyelenggaraan Puskesmas adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kecamatan secara optimal, dengan tujuan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Obyek pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah pasien, pengguna jasa, dan/atau penjamin yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Subyek pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan, yaitu tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesialis), tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non-medis.

Retribusi dipungut atas jasa pemakaian sarana kesehatan, jasa pelayanan kesehatan, pengganti bahan habis pakai, dan obat-obatan. Obyek retribusi meliputi karcis, biaya pelayanan rawat jalan, rawat inap, UGD, pemeriksaan penunjang medis, pemakaian mobil ambulance, tindakan, uji kesehatan, visum et repertum, dan penggantian buku KIA. Subyek retribusi adalah pasien, pengguna jasa, dan/atau penjamin yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Golongan retribusi termasuk golongan retribusi jasa umum.

Pendapatan Puskesmas merupakan Pendapatan Daerah dan disetor ke Kas Daerah. Jasa sarana dikembalikan ke Puskesmas untuk biaya operasional. Jasa pelayanan digunakan untuk membayar jasa pelayanan petugas Puskesmas. Pendapatan dari bahan habis pakai dan obat-obatan digunakan untuk pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

SEMARANG REGENCY GOVERNMENT

SEMARANG REGENCY REGIONAL REGULATION

NUMBER 9 OF 2003

CONCERNING

HEALTH SERVICES AT COMMUNITY HEALTH CENTERS
IN SEMARANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a58b58ea-f270-45b0-b939-6a1a4d612974","actionData","errors"]