[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a587f775-c811-4494-a705-b04969865e88","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kampar","place_of_enactment","Bangkinang","theme","Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelanggaraan-dan-pengelolaan-perpustakaan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2020/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan
ABSTRAK:	\n \n Menimbang bahwa dalam rangka mendorong pembudayaan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai pusat dan sumber belajar masyarakat di Kabupaten Kampar, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan\r\nPerpustakaan. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 4 Tahun 1990; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 70 Tahun 1991; PP No. 23 Tahun 1999; PP No. 24 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2015.\r\n\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 26 (dua puluh enam) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Hak, Kewajiban dan Kewenangan; Perencanaan; Pembentukan, Penyelenggaraan dan Jenis Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Forum Perpustakaan Daerah; Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020. \n Penjelasan: 3 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan bertujuan untuk mendorong pembudayaan kegemaran membaca, memperluas wawasan, dan pengetahuan masyarakat. Latar belakangnya adalah perlunya pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai pusat dan sumber belajar masyarakat di Kabupaten Kampar, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

\n\n

Peraturan ini mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat serta kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan perpustakaan. Masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan perpustakaan, mendirikan perpustakaan, dan berperan serta dalam pengawasan. Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan, ketersediaan layanan, promosi gemar membaca, serta memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan. Pemerintah Daerah juga berwenang menetapkan kebijakan, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan perpustakaan, serta membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang perencanaan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan yang disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD. Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dengan memenuhi persyaratan minimum seperti koleksi, tenaga perpustakaan, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan. Jenis perpustakaan terdiri atas perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah/perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Setiap sekolah/madrasah mengalokasikan dana minimal 5% dari anggaran belanja operasional untuk pengembangan perpustakaan.

\n\n

Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, yang memiliki hak atas penghasilan yang layak dan pembinaan karier. Pemerintah Daerah membentuk Forum Perpustakaan Daerah yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat. Kerja sama dalam pendirian, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan dapat dilakukan dengan berbagai pihak. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dibiayai melalui APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan denda administrasi paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KAMPAR REGENCY YEAR 2020 NUMBER 5

REGIONAL REGULATION OF KAMPAR REGENCY
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF LIBRARIES

LEGAL BUREAU
REGIONAL SECRETARIAT OF KAMPAR REGENCY
YEAR 2020

REGIONAL REGULATION OF KAMPAR REGENCY
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF LIBRARIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAMPAR,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a587f775-c811-4494-a705-b04969865e88","actionData","errors"]