[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5724482-c062-4df7-b642-fcbe4c9f41a7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR","short_title","Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 2004","number","165","year","2004","published_date","2004-08-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","63f01f75-1766-48c4-bb23-efaecb83ca0f","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Menteri Dalam Negeri","short_name","Keputusan Mendagri","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2004
Keputusan Menteri Dalam Negeri NO. 165, kemendagri.go.id : 3 hlm.
Keputusan Menteri Dalam Negeri TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2004. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.","scope_and_parties","policy_content","Keputusan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Perubahan tersebut meliputi penambahan ayat pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Selain itu, dilakukan perubahan pada Pasal 12 ayat (3) mengenai rekapitulasi laporan jumlah bahan bakar yang terjual dan PBBKB yang telah disetor kepada Daerah yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan. Selanjutnya, dilakukan perubahan pada Pasal 13 yang mengatur tentang pembayaran biaya pemungutan oleh Pemerintah Provinsi kepada pemungut, dimana jika terjadi keterlambatan pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, yang penyelesaiannya difasilitasi oleh Tim Pembina Pemungutan PBB-KB Tingkat Pusat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal biaya pemungutan terlambat dibayarkan oleh Pemerintah Propinsi kepada pemungut, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DECREE OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
NUMBER 165 YEAR 2004
ON
AMENDMENT TO THE DECREE OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 28 YEAR
2002 CONCERNING PROCEDURES FOR COLLECTION, DEPOSIT AND REPORTING
OF MOTOR VEHICLE FUEL TAX

MINISTER OF HOME AFFAIRS,

Considering :

that the collection of Motor Vehicle Fuel Tax (PBBKB)
is carried out by the PBB-KB provider and the imposition of sanctions for
late payment of collection fees by the Provincial Government
to the collector, has not been regulated in the Decree of the Minister of Home Affairs
Number 28 of 2042 concerning Procedures for Collection, Deposit and
Reporting of Motor Vehicle Fuel Tax, so it is necessary
to make changes;
that based on the considerations referred to in letter a, it is necessary to stipulate
a Decree of the Minister of Home Affairs concerning Amendments to the Decree of the Minister
of Home Affairs Number 28 of 2002 concerning Procedures for Collection,
Deposit

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5724482-c062-4df7-b642-fcbe4c9f41a7","actionData","errors"]