[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a56183d2-3e73-42ee-99b1-9dc32c39e347","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-05-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Pemilihan Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2015/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan P asal 49\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014\r\ntentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa. \n Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan\t\tPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun\t2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun\r\n2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 tahun 2011. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;\r\n Pemilihan Kepala Desa, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;\r\n1.Ketentuan Umum\r\n2.Pemilihan Kepala Desa\r\n3.Pelaksanaan\r\n4.Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Kepala Desa\r\n5.Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa\r\n6.Mekanisme Pengaduan Dan Penyelesaian Masalah\r\n7.Pengesahan Pengangkatan\r\n8.Pelantikan\r\n9.Masa Jabatan Kepala Desa\r\n10.Sanksi Pelangggaran\r\n11.Biaya Pemilihan\r\n12.Larangan Bagi Kepala Desa\r\n13.Pemberhentian Kepala Desa\r\n14.Pemberhentian Sementara Kepala Desa\r\n15.Penjabat Kepala Desa\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 32 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 09).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara pemilihan Kepala Desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tahapan pemilihan Kepala Desa: persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
Persyaratan dan kelengkapan administrasi bagi calon Kepala Desa, termasuk usia minimal, pendidikan, domisili, dan persyaratan lainnya.
Proses pendaftaran, penjaringan, dan penyaringan bakal calon Kepala Desa.
Ketentuan mengenai kampanye, termasuk larangan dan sanksi bagi pelaksana kampanye yang melanggar ketentuan.
Tata cara pemungutan dan penghitungan suara, termasuk persyaratan pemilih, pengadaan surat suara, dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
Pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih oleh Bupati.
Ketentuan mengenai Kepala Desa dari unsur PNS, termasuk izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan pembebasan sementara dari jabatan selama menjadi Kepala Desa.
Mekanisme pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa.
Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah terkait hasil pemilihan.
Masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun dan batasan periodesasi jabatan.
Larangan bagi Kepala Desa, seperti menjadi pengurus partai politik atau merangkap jabatan.
Ketentuan mengenai pemberhentian Kepala Desa, baik karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena alasan tertentu.
Ketentuan mengenai Penjabat Kepala Desa, termasuk pengangkatan dari PNS dan tugas serta kewenangannya.

Peraturan ini juga mengatur tentang biaya pemilihan yang dibebankan pada APBD Kabupaten atau APBDesa.

","transitional_provisions","1. Kepala Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sampai berakhir masa jabatannya.","sanctions","1. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PERDA Kab. Kotabaru No. 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desaperubahan atas","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/89967/perda-kab-kotabaru-no-22-tahun-2017","4873f94a-4442-4bfe-b339-3b29ebe4edc2","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 05 YEAR 2015
ABOUT
ELECTION OF VILLAGE HEAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 49 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 concerning the Election of Village Heads, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Election of Village Heads; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1953 Number 9) as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 72, Supplement to State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a56183d2-3e73-42ee-99b1-9dc32c39e347","actionData","errors"]