[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a55b8c26-b2b3-40c1-9966-79636d5ba951","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-07-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"838bc8ef-b164-4834-91fe-d481f32be6d2","Kepolisian & Ketertiban","tags",[],"location","Pemerintah Kota Dumai","place_of_enactment","Dumai","theme","Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Ketertiban Umum
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD. 2024/No. 6 Seri E
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan\r\nperlindungan masyarakat merupakan salah satu\r\nkebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan\r\ndalam pemerintahan daerah untuk mempercepat\r\nterwujudnya kesejahteraan masyarakat. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020;\r\n \n Dalam Peraturan Ini Berisi 14 (empat belas) Bab dan 88 (delapan puluh delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Ketertiban Umum; Ketenteraman Masyarakat; Pencegahan; Kerjasama Dan Koordinasi; Pelindungan Masyarakat; Sistem Informasi; Partisipasi Masyarakat; Jaminan Resiko Pekerjaan Dan Insentif; Pembinaan, Penghargaan, Dan Pelaporan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan\r\nDaerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2002 tentang\r\nPenyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota\r\nDumai Tahun 2002 Nomor 25 Seri D), dicabut dan dinyatakan\r\ntidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2002 Nomor 25 Seri D)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang aman, tertib, dan teratur, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum meliputi penanganan gangguan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota, yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP dengan koordinasi bersama Perangkat Daerah terkait serta bantuan dari Kepolisian dan TNI jika diperlukan. Kegiatan ini mencakup deteksi dini, pembinaan, patroli, pengamanan, pengawalan, pengawasan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.\n\nPeraturan ini mengatur berbagai aspek ketertiban, termasuk tertib jalan, trotoar, tempat usaha, lingkungan, sungai, bangunan, minuman beralkohol, sosial, kesusilaan, pemeliharaan hewan, penghunian indekos/kontrakan, kesehatan, peserta didik, tempat hiburan, penyampaian pendapat, kegiatan keagamaan, bangunan gedung, aset, reklame, dan perkebunan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, penahanan kartu identitas, penghentian kegiatan, penyegelan, pembongkaran, atau pencabutan izin. Ketenteraman masyarakat diwujudkan melalui pendekatan informatif, dialogis, dan persuasif, dengan kerjasama antara Satpol PP, instansi vertikal, tokoh masyarakat, swasta, dan Perangkat Daerah terkait. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi. Pemerintah Daerah juga menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kepolisian dan lembaga lainnya, untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Perlindungan masyarakat diselenggarakan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, dengan pembentukan Satlinmas di kelurahan. Sistem informasi dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota. Masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta Satpol PP diberikan jaminan resiko pekerjaan dan insentif khusus.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF DUMAI
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF DUMAI CITY
NUMBER 7 OF 2024
CONCERNING
THE ORGANIZATION OF PUBLIC ORDER, PUBLIC PEACE,
AND PUBLIC PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DUMAI,

\n\n \n \n

Considering:

that public order, public peace and
public protection are one of the
basic needs of the community that must be organized
in the regional administration to accelerate
the realization of community welfare;
that to create a dynamic city of Dumai,
safe, comfortable, orderly, and conducive and foster
a sense of discipline in behaving for every member of
the community, efforts are needed in
improving public order, peace and
protection of the community in the City of Dumai;
that based on the considerations as intended
in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation
of the city of Dumai concerning the Organization of Public Order,
Public Peace and Public

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a55b8c26-b2b3-40c1-9966-79636d5ba951","actionData","errors"]