[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a555cdc2-59c0-4768-a4f9-942da5c69d9b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional","short_title","Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-08-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","0bf50b36-afd2-4418-a014-e7cdfcb87004","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional","short_name","Perka BSN","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"7af3bbb0-26d8-406a-b4ce-994ec2dfe1d3","Standar Akuntansi Pemerintah","tags",[],"location","Badan Standardisasi Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional NO. 5, BN 2016/ NO 1183; https://jdih.bsn.go.id/: 14 HLM
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional TENTANG Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2016 ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di BSN. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penyelenggaraan SAKIP yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Peraturan ini juga mengatur penyusunan Rencana Strategis BSN sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP, serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Setiap unit eselon II wajib menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Setiap unit eselon I dan II melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja masing-masing. BSN, unit eselon 1 dan eselon 2 melakukan pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja. BSN, unit eselon I dan eselon II menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha melakukan monitoring terhadap kinerja dan anggaran. Inspektorat BSN melakukan reviu atas LAKIP unit eselon I dan LAKIP BSN serta melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan evaluasi kinerja BSN dan Eselon I.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan BSN No. 23 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/171199/peraturan-bsn-no-23-tahun-2019","0ff97965-72c4-4425-ba7d-a6fbbfb2e597","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NATIONAL STANDARDIZATION AGENCY
COPY
REGULATION OF THE HEAD OF NATIONAL STANDARDIZATION AGENCY
NUMBER 5 OF 2016
CONCERNING
GUIDELINES FOR IMPLEMENTING THE GOVERNMENT AGENCY ACCOUNTABILITY SYSTEM
WITHIN THE NATIONAL STANDARDIZATION AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL STANDARDIZATION AGENCY,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to realize good governance that is
more efficient, effective, clean and
accountable, and to further strengthen the
implementation of performance accountability within the National
Standardization Agency, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the
National Standardization Agency concerning Guidelines for the Preparation of the
Government Agency Performance Accountability System within the
National Standardization Agency;

In view of:

Law Number 1 of 2004 concerning
State Treasury (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a555cdc2-59c0-4768-a4f9-942da5c69d9b","actionData","errors"]