[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a53f9883-91d8-47e2-932d-9d4d25f3b9b6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Lokasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2005","number","28","year","2005","published_date","2005-10-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone Bolango","place_of_enactment","Suwawa","theme","Retribusi Izin Lokasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi izin lokasi
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2005/No.28
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Lokasi
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo dan di tetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 200 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1981; UU No.23 Tahun 1997; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah degan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2005; PP No.27 Tahun 1983; PP No.66 Tahun 2001. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Retribusi Izin Lokasi termasuk didalamnya mengatur tentang Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Ketentuan Perizinan, Ketentuan Retribusi, Ketentuan Pengawasan, Ketentuan Larangan, Tata Cara Pengumutan, Wilayah Pengumutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Penagihan, Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Ketentuan Kadaluarsa, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyelidikan Dan Penyidik, Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2005. \n Terdiri dari 30 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2005 mengatur tentang Retribusi Izin Lokasi. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menertibkan pemanfaatan lahan untuk usaha komersial agar tercipta pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan aturan tata ruang dan wilayah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban setiap pelaksanaan pemanfaatan lahan untuk kegiatan usaha komersial oleh pihak swasta harus mendapat izin lokasi dari Kepala Daerah. Untuk memperoleh izin, pemohon harus mengajukan surat permohonan dengan melampirkan berbagai dokumen seperti fotokopi KTP, surat keterangan usaha, akta notaris perusahaan, sertifikat tanah, NPWP, neraca perusahaan, dan peta lokasi. Izin dapat ditolak jika dianggap mengganggu keselamatan, ketentraman, dan kepentingan umum, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan ini juga mengatur tentang retribusi yang dikenakan atas penerbitan izin lokasi, dengan biaya yang bervariasi berdasarkan luas lahan. Selain itu, diatur pula mengenai pengawasan terhadap pemanfaatan lahan, sanksi bagi pelanggaran, tata cara pemungutan, wilayah pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, dan tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Apabila pemanfaatan lahan tanpa izin lokasi, pihak pemanfaat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dilakukan penyegelan, pembongkaran dan penyitaan sementara asset.\n2. Pelanggaran oleh pihak yang sedang atau akan mengajukan izin lokasi, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi tambahan sebesar 25% dari total biaya retribusi yang dibayarkan.\n3. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang.\n4. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Bone Bolango No. 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307791/perda-kab-bone-bolango-no-29-tahun-2011","a0a65662-c77b-4e56-889a-8df370bc1fe3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BONE BOLANGO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BONE BOLANGO REGENCY
NUMBER 28 OF 2005
CONCERNING
LOCAL FEE, LOCAL SERVICE CHARGE, REGIONAL FEE, REGIONAL SERVICE CHARGE FOR LOCATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BONE BOLANGO,

Considering:

that with the enactment of Law Number 6 of 2003 concerning the Establishment of Bone Bolango Regency and Pohuwato Regency in Gorontalo Province, it is necessary to have a Regional Regulation of Bone Bolango Regency as a complement to the implementation of Regional Government;
that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to have a Regional Regulation governing Regional Taxes and Regional Retribution;
that with the formation of Bone Bolango Regency as an Autonomous Region, it is necessary to regulate land use for commercial purposes in order

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a53f9883-91d8-47e2-932d-9d4d25f3b9b6","actionData","errors"]