[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a509021c-8d6a-4bf9-9c16-f6df632c992f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 5 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS JENJANG PENDIDIKAN DASAR KOTA PAREPARE","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","2017-03-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"041eca3c-ffe8-421a-bb5a-29e86f37c4b1","Subsidi & Kewajiban Pelayanan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS JENJANG PENDIDIKAN DASAR KOTA PAREPARE","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN-PELAKSANAAN-PENDIDIKAN-GRATIS-JENJANG-PENDIDIKAN-DASAR-KOTA-PAREPARE
2017
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 5, Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 5
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS JENJANG PENDIDIKAN DASAR KOTA PAREPARE
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan pendidikan gratis jenjang pendidikan dasar, maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis tersebut;\r\nb. bahwa pelaksanaan pendidikan gratis dapat dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi antara Pemerintah Kota Parepare dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui suatu sistem pembiayaan yang jelas, sarana dan prasarana pendidikan, sumberdaya manusia dan mutu pelayanan pendidikan, maka diperlukan suatu pedoman sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan gratis di Kota Parepare;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Parepare tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Jenjang Pendidikan Dasar Kota Parepare. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;\r\n11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;\r\n12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;\r\n13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;\r\n14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);\r\n15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH\r\nBAB III SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GRATIS\r\nBAB V SYARAT SEKOLAH PENERIMA DANA PENDIDIKAN GRATIS\r\nBAB VI PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA PENDIDIKAN GRATIS\r\nBAB VII KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS\r\nBAB VIII LARANGAN PENGGUNAAN DANA PENDIDIKAN GRATIS\r\nBAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB X KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2017. \n Peraturan Walikota Parepare Nomor 29 Tahun 2015 (Pasal 21) \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Walikota Parepare Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksana Pendidikan Gratis Jenjang Pendidikan Dasar Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 29).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Parepare dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta mengevaluasi program pendidikan gratis jenjang pendidikan dasar. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas melalui sinergi pembiayaan antara Pemerintah Kota Parepare dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.\n\nSecara substansial, peraturan ini mengatur penyelenggaraan pendidikan gratis yang berbasis pada prinsip manajemen sekolah, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sasaran program mencakup satuan pendidikan dasar formal, yaitu SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB. Pengalokasian anggaran didasarkan pada profil sekolah dan jumlah peserta didik, yang diverifikasi oleh Tim Pengendali Pendidikan Gratis tingkat kota. Sekolah penerima dana wajib memenuhi persyaratan administratif, termasuk memiliki izin operasional dan menandatangani pakta integritas. Dana pendidikan gratis dialokasikan untuk bantuan siswa miskin, pengembangan prestasi, perbaikan manajemen, serta insentif bagi kepala sekolah dan bendahara. Selain itu, peraturan ini menetapkan larangan penggunaan dana untuk operasional rutin sekolah, investasi, atau kegiatan yang dibiayai sumber lain. Pemerintah daerah berkewajiban menyalurkan dana secara proporsional, sementara sekolah diwajibkan melaporkan pertanggungjawaban keuangan secara berkala.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Penyalahgunaan dana pendidikan gratis yang merugikan negara dikenakan sanksi berupa sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.\n2. Pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan sistematik untuk keuntungan pribadi atau golongan dikenakan sanksi pemblokiran dana dan penghentian sementara penyaluran dana pada semester atau tahun berikutnya.\n3. Pelanggaran juga dapat dikenakan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.\n4. Sanksi terberat berupa penghentian seluruh dana pendidikan gratis dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) sekolah yang tidak akan menerima bantuan dari Pemerintah Kota.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF PAREPARE
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI
REGULATION OF THE MAYOR OF PAREPARE
NUMBER 5 OF 2017
ON
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF FREE EDUCATION AT THE BASIC EDUCATION LEVEL IN THE CITY OF PAREPARE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

Considering :

that in order to follow up on the implementation of free education at the basic education level, it is necessary to establish Guidelines for the Implementation of such Free Education;
that the implementation of free education can be carried out in a unified, integrated, and synergistic manner between the City Government of Parepare and the Provincial Government of South Sulawesi, through a clear financing system, educational facilities and infrastructure, human resources, and quality of educational services, therefore a guideline is needed as a reference in the planning, implementation, supervision, and guidance as well as monitoring and evaluation of the implementation of free education in the City of Parepare;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Mayor of Parepare Regulation concerning Guidelines for the Implementation of Free Education at the Basic Education

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a509021c-8d6a-4bf9-9c16-f6df632c992f","actionData","errors"]