[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a507355d-9e04-4f4f-a3e6-a53cb66748c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 20 Tahun 2019","number","20","year","2019","published_date","2019-12-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Pengelolaan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

laboratorium konstruksi
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2019/20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n bahwa Keberadaan laboratorium pengujian mutu\r\nkonstruksi merupakan salah satu program jasa\r\nkonstruksi yang terencana dan terarah dalam\r\npelaksanaan proses pengujian mutu bagi perkembangan\r\npembangunan di daerah. Untuk melindungi kepentingan masyarakat, perlu\r\npembinaan dan pengawasan kepada pengguna dan\r\npenyedia jasa dibidang konstruksi oleh pemerintah kota\r\nPalangka Raya secara berkala dalam bentuk\r\nmenyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan\r\ndalam kegiatan pengujian mutu bahan\r\nbangunan/konstruksi. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian\r\nhukum kepada semua pihak yang terlibat dalam bidang\r\npengujian mutu konstruksi, maka diperlukan\r\npengaturan tentang Pengelolaan Laboratorium Pengujian\r\nMutu Konstruksi \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\n \n Pengaturan mengenai Pengelolaan Laboratorium Pengujian\r\nMutu Konstruksi dimaksudkan sebagai arahan, pedoman,\r\ndan pengawasan dalam pengujian standar mutu bahan\r\ndalam setiap kegiatan pengujian mutu di Laboratorium\r\nPengujian Mutu Konstruksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019. \n 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi dibentuk dengan latar belakang untuk mendukung program pemerintah daerah dalam memenuhi jaminan mutu bahan bangunan/konstruksi, serta untuk memberikan pelayanan pengujian mutu atas tanah, bahan bangunan, dan konstruksi bagi masyarakat dan pengembang di wilayah Kota Palangka Raya. Tujuannya adalah agar mutu bahan konstruksi bangunan yang diuji terjamin kualitasnya.

Peraturan ini mengatur mengenai:

Sarana dan prasarana laboratorium pengujian mutu konstruksi, meliputi organisasi, sumber daya manusia, gedung, peralatan, dan mobilisasi alat.
Jenis pelayanan pengujian yang diberikan, meliputi pengujian aspal, tanah, beton, dan bahan bangunan, yang diberikan secara internal, eksternal (badan usaha dan perorangan), dan pelayanan kegiatan sosial. Pengguna jasa di luar pelayanan internal dan kegiatan sosial dikenakan retribusi.
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bangunan yang berhubungan dengan kepentingan umum, strategis, dan berkelanjutan wajib dilakukan pengujian mutu material dan konstruksi bangunan di Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi Daerah.
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan (K3) yang wajib dipenuhi oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
Kriteria dan bidang pekerjaan pengujian, meliputi pengujian mutu material sesuai spesifikasi kontrak dan pengujian kualitas konstruksi bangunan berdasarkan volume dan standar mutu rencana. Bidang pekerjaan konstruksi yang wajib diujikan meliputi pekerjaan bangunan air, prasarana transportasi dan perhubungan, serta bangunan gedung.
Prosedur permohonan pengujian yang dilakukan oleh Pengguna Jasa, termasuk persyaratan bahan contoh dan hak pemohon untuk memperoleh keterangan durasi waktu pengujian dan sertifikat atau laporan hasil pengujian.
Kewenangan dan tanggung jawab Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi, termasuk kewenangan melakukan pengujian, verifikasi data, rujukan pengujian, dan menyiapkan kebijakan strategis. Tanggung jawab meliputi hasil pengujian laboratorium, hasil pengujian konstruksi di lapangan, dan rekomendasi teknis.
Tenaga pendukung (PNS dan PPPK), tenaga ahli, dan tenaga sukarela yang dibutuhkan dalam pengelolaan laboratorium.
Penyampaian data dan informasi kegiatan pengujian secara berkala untuk diolah menjadi database hasil pengujian daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, pencantuman daftar hitam, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.\n2. Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, pencantuman daftar hitam, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALANGKA RAYA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 20 OF 2019
CONCERNING
MANAGEMENT OF CONSTRUCTION QUALITY TESTING LABORATORY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

Considering:

that the existence of a construction quality testing laboratory is one of the planned and directed construction service programs in the implementation of the quality testing process for regional development;
that to protect the interests of the community, it is necessary to provide guidance and supervision to users and service providers in the construction sector by the Palangka Raya city government periodically in the form of submitting data and information needed in the quality testing of building materials/construction activities;
that to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in the field of construction quality testing, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a507355d-9e04-4f4f-a3e6-a53cb66748c8","actionData","errors"]