[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","53aaa3c99e9ca750170ed1b490f41832-d279499865119654-1","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=53aaa3c99e9ca750170ed1b490f41832,sentry-org_id=4511369588899840,sentry-transaction=GET%20http%3A%2F%2Fveritask.ai%2Fid%2Fsearch-engine%2Fregulation%2Fa4f69c22-6cdd-4327-b0dd-21269e558e3b,sentry-sampled=true,sentry-sample_rand=0.11478254726305326,sentry-sample_rate=0.1","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_136":132},"regulationId","a4f69c22-6cdd-4327-b0dd-21269e558e3b","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_133":-5,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":97,"_98":99,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 10 Tahun 2014","number","10","year","2014","published_date","2014-06-09","effective_date","2014-09-15","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":60,"_63":64,"_65":66},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":68,"_63":71,"_72":73},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[76],{"_6":77,"_63":78,"_65":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pendidikan - penyelenggaraan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2014/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:	\n \n pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan; bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat; bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dengan penatapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang fungsi dan tujuan, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, pengelolaan pendidikan, kurikulum, pendidikan lintas satuan dan jalur pendidikan, bahasa pengantar, pendidik dan tenaga kependidikan, prasarana dan sarana, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi, pendanaan, pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan lembaga pendidikan, penjaminan mutu, peran serta masyarakat, kerjasama, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014. \n Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 dicabut. \n 189 hal \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[100,106,110],{"_101":102,"_103":104,"_44":105},"text","PERDA Kota Cimahi No. 7 Tahun 2021 tentang Muatan Lokal Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Di Daerah Kota Cimahi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/196323/perda-kota-cimahi-no-7-tahun-2021","c06f63ae-d260-47b6-a5cb-24091dc2883b",{"_101":107,"_103":108,"_44":109},"PERDA Kota Cimahi No. 3 Tahun 2021 tentang Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini Pada Jalur Pendidikan Formal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/196320/perda-kota-cimahi-no-3-tahun-2021","827622d9-959d-4c15-afb5-fd29ab27fe50",{"_101":111,"_103":112,"_44":113},"PERDA Kota Cimahi No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pendidikan Dasar","https://peraturan.bpk.go.id/Details/196319/perda-kota-cimahi-no-2-tahun-2021","2bde5154-cd06-4ed4-8327-194216623516","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4f69c22-6cdd-4327-b0dd-21269e558e3b","notFound","actionData","errors"]