[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4f5e5c0-6cba-469b-9e09-74f734e623bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik, serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025","number","12","year","2025","published_date","2025-06-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik, serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keadaan Tertentu - Normalisasi - Alur Pelayaran - Pelabuhan - Transportasi dan Logistik - Percepatan Pembangunan
2025
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 12, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik, serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka percepatan penanganan keadaan tertentu yang diakibatkan terputusnya pelayanan transportasi laut dari dan ke Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu sejak akhir Maret 2025, akibat pendangkalan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai yang telah mengancam keberlangsungan hidup lebih dari 4.300 (empat ribu tiga ratus) jiwa penduduk dari 6 (enam) suku yang tersebar di 6 (enam) desa yang telah menghambat distribusi hasil bumi, mengganggu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, mengancam ketersediaan bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), serta untuk menjamin kelangsungan operasional Pelabuhan Pulau Baai sebagai pelabuhan vital bagi Provinsi Bengkulu, maka ditetapkan Inpres ini. \n Inpres ini ditujukan kepada beberapa Menteri Koordinator, Menteri, Panglima TNI, Kepala Badan, Gubernur Bengkulu, Bupati Bengkulu Utara, dan Direktur Utama BUMN sebagaimana disebutkan dalam Inpres ini. \n Dengan Inpres ini diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk: 1) mengatasi keadaan tertentu atas situasi yang dihadapi masyarakat Pulau Enggano; dan 2) normalisasi alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai dan pemulihan pelayanan transportasi laut, guna menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Pulau Enggano. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2025. \n Lampiran file: 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 ini dikeluarkan untuk menangani keadaan darurat akibat terputusnya pelayanan transportasi laut ke Pulau Enggano, yang disebabkan oleh pendangkalan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai. Instruksi ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Pulau Enggano dan memastikan operasional Pelabuhan Pulau Baai tetap berjalan. Instruksi ini mengarahkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah-langkah terkoordinasi dalam mengatasi masalah ini, termasuk normalisasi alur pelayaran dan pemulihan pelayanan transportasi laut. Selain itu, instruksi ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga dalam menangani aspek sosial, kesehatan, pendidikan, dan pangan. Instruksi ini juga mengatur tentang dukungan perizinan dan pengawasan terkait pengerukan dan normalisasi garis pantai, serta memastikan ketersediaan bahan pokok dan BBM bagi masyarakat Pulau Enggano.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2025
ON
EFFORTS TO HANDLE CERTAIN CIRCUMSTANCES FOR NORMALIZATION OF FLOW
NAVIGATION OF BAAI ISLAND PORT, TRANSPORTATION AND LOGISTICS,
AND ACCELERATION OF DEVELOPMENT ON ENGGANO ISLAND

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

In order to accelerate the handling of certain circumstances resulting from
the disruption of sea transportation services to and from Enggano Island, Kabupaten
North Bengkulu, Bengkulu Province since the end of March 2025, due to
the shallowing of the shipping lane of Baai Island Port which has threatened
the survival of more than 4,300 (four thousand three hundred) inhabitants
from 6 (six) tribes spread across 6 (six) villages which has hampered
the distribution of agricultural products, disrupted basic education and health services,
threatened the availability of staple foods and Fuel

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4f5e5c0-6cba-469b-9e09-74f734e623bf","actionData","errors"]