[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4dbf564-1ec7-4915-b66a-f8d6cabdeeb1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-11-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Pembentukan Produk Hukum Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa, produk hukum
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan\r\nproduk hukum desa perlu dilakukan penyeragaman\r\nprosedur penyusunan produk hukum desa secara terencana,\r\nterpadu dan terkoordinasi. Salah satu upaya meningkatkan kualitas Produk\r\nHukum Desa dan menciptakan tertib pembentukan peraturan\r\nperundang-undangan di Desa diperlukan suatu pedoman\r\ndalam pembentukan Produk Hukum Desa yang sesuai dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014\r\ntentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; \r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\n BAB II\r\nJENIS PRODUK HUKUM DESA DAN MATERI MUATAN;\r\nBAB III\r\nPERATURAN DESA;\r\nBAB IV\r\nPERATURAN KEPALA DESA;\r\nBAB V\r\nPERATURAN BERSAMA KEPALA DESA;\r\nBAB VI\r\nKEPUTUSAN KEPALA DESA;\r\nBAB VII\r\nPERATURAN BPD;\r\nBAB VIII\r\nKEPUTUSAN BPD;\r\nBAB IX\r\nFASILITASI, EVALUASI DAN KLARIFIKASI;\r\nBAB X\r\nNOMOR REGISTER;\r\nBAB XI\r\nPENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN\r\nPENYEBARLUASAN;\r\nBAB XII\r\nPEMBIAYAAN;\r\nBAB XIII\r\nKETENTUAN LAIN-LAIN;\r\nBAB XIV\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017. \n 80 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum desa. Latar belakangnya adalah perlunya tertib administrasi dan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas produk hukum desa dan menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan di desa.

Ketentuan substansial mencakup:

Jenis Produk Hukum Desa: Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Bersama Kepala Desa (PB Kades), Peraturan Kepala Desa (Perkades), Keputusan Kepala Desa, Peraturan BPD, dan Keputusan BPD.
Asas Pembentukan Produk Hukum Desa: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Proses Pembentukan Perdes: perencanaan, penyusunan, pembahasan, fasilitasi/evaluasi, penetapan/pengesahan, klarifikasi, pengundangan, dan penyebarluasan.
Fasilitasi dan Evaluasi: Bupati melakukan fasilitasi terhadap rancangan Perdes, Perkades, dan PB Kades. Rancangan Perdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa dievaluasi oleh Bupati.
Nomor Register (Noreg): Rancangan Perdes dan Perkades wajib mendapatkan noreg sebelum ditetapkan.
Penetapan dan Pengundangan: Perdes diundangkan dalam Lembaran Desa, Perkades dalam Berita Desa.
Pembiayaan: Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Desa dapat bersumber dari APB Desa, APBD, dan sumber lain yang tidak mengikat.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SUKAMARA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 9 OF 2017
CONCERNING
FORMATION OF VILLAGE LEGAL PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKAMARA,

Considering:

that in order to orderly administer the formation of village legal products, it is necessary to standardize the procedures for drafting village legal products in a planned, integrated and coordinated manner;
that one of the efforts to improve the quality of Village Legal Products and create orderly formation of laws and regulations in the Village requires a guideline in the formation of Village Legal Products in accordance with Regulation of the Minister of Home Affairs Number 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Regulations in the Village;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Formation of Village Legal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4dbf564-1ec7-4915-b66a-f8d6cabdeeb1","actionData","errors"]