[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4be509d-25b3-4ea7-94aa-337eddb73cfe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Bagian - Bagian Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-06-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Pemanfaatan Bagian - Bagian Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lalu lintas - pemanfaatan bagian - bagian jalan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemanfaatan Bagian - Bagian Jalan
ABSTRAK:	\n \n bahwa jalan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi\r\narus lalu lintas angkutan darat, perlu dijaga\r\nkelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan\r\nmengamankan dan menertibkan ruang manfaat jalan,\r\nruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada\r\ndaerah sekitarnya, dan pemanfaatan bagian-bagian jalan yang tidak tertib\r\ndapat menimbulkan kerusakan jalan dan kemacetan lalu\r\nlintas sehingga mengakibatkan pelayanan jalan kurang\r\noptimal. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan\r\nmeningkatkan kesadaran masyarakat dalam\r\npemanfaatan bagian jalan, perlu adanya pengaturan\r\nsehingga ketertiban dalam pemanfaatan bagian jalan\r\ndapat diwujudkan, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun\r\n2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah mempunyai\r\nwewenang penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan\r\ndesa yang meliputi pengaturan, pembinaan,\r\npembangunan dan pengawasan. Sehingga, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011; \n 1. asas dan tujuan\r\n2. wewenang pemerintah daerah\r\n3. bagian bagian dan fungsi jalan \r\n4. pemanfaatan bagian bagian jalan\r\n5. izin, dispensasi, dan rekomendasi\r\n6. hak, kewajiban dan larangan\r\n7. pembinaan dan pengawasan\r\n8. peran serta masyarakat\r\n9. pembiayaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 32 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan di Kabupaten Pemalang. Latar belakangnya adalah pentingnya menjaga kelestarian fungsi jalan dan menertibkan pemanfaatannya agar tidak menimbulkan kerusakan dan kemacetan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menjaga ketertiban dalam pemanfaatan bagian jalan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Bagian-bagian jalan yang diatur meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan, dengan fungsi dan peruntukan yang berbeda-beda.

Ruang Manfaat Jalan: Diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

Ruang Milik Jalan: Diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

Ruang Pengawasan Jalan: Diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

Pemanfaatan bagian-bagian jalan diatur untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain, dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan pengguna jalan, serta estetika lingkungan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai izin, dispensasi, dan rekomendasi yang diperlukan dalam pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang izin, dispensasi, dan rekomendasi.

","transitional_provisions","1. Setiap kegiatan pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap pemegang izin, dispensasi dan/atau rekomendasi yang melanggar ketentuan Pasal 39 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara/tetap kegiatan, pencabutan sementara/tetap izin, dan/atau denda administratif.\n2. Setiap orang yang melanggar larangan Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pengenaan denda administratif.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 41 dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEMALANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 4 OF 2016
CONCERNING
UTILIZATION OF ROAD SECTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEMALANG,

Considering:

that roads have a very important function for the flow of land transport traffic, it is necessary to maintain their sustainability and continuity of function by securing and regulating the road right-of-way, road reserve, and road supervision area in the surrounding area;
that the unregulated utilization of road sections can cause road damage and traffic congestion, resulting in less than optimal road service;
that in order to provide legal certainty and increase public awareness in the utilization of road sections, it is necessary to have regulations so that order in the utilization of road sections can be realized;
that based on Law Number 38 of 2004 concerning Roads, the Regional Government has the authority to organize

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4be509d-25b3-4ea7-94aa-337eddb73cfe","actionData","errors"]